Formappi Mengomentari Penggunaan Merek Pakaian Dinas DPRD Kota Tangerang

JAKARTA, KOMPAS TV - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus angkat bicara ihwal polemik pakaian dinas DPRD Kota Tangerang yang menggunakan merek tertentu. 

Diketahui, dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pakaian dinas DPRD Kota Tangerang pada 2020 yakni sebesar Rp 312,5 juta dan bertambah dua kali lipat menjadi Rp 675 juta untuk tahun ini. 

Ia menilai sikap para wakil rakyat itu amat menjengkelkan, karena situasi terkini masih mengalami krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Polemik Pakaian Dinas DPRD Kota Tangerang, Anggaran Naik Dua Kali Lipat hingga Baju Louis Vuitton

"Pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang dengan anggaran mencapai Rp600 juta tentu saja mengagetkan kita sekaligus menjengkelkan, kaget, karena anggaran pengadaan itu naik hingga dua kali lipat dari 2020 yang jumlahnya hanya Rp300 juta," kata Lucius kepada Kompas TV, Selasa (10/8/2021).

Menurut dia, kini para wakil rakyat itu sudah mengetahui merek-merek pakaian yang sudah mendunia, sehingga sengaja memilih Louis Vuitton sebagai pakaian resmi.

"Anggota DPRD yang mulai doyan dengan pakaian berkelas internasional atau dunia," ujarnya. 

Ia menyebut, anggaran pakaian dinas untuk tahun 2021 ini sudah pasti dibahas pada pertengahan hingga akhir tahun 2020. Sehingga, pembahasannya dilakukan di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. 

"Dengan demikian anggaran tersebut merupakan sebuah rencana sadar yang disepakati DPRD bersama dengan pemerintah pada saat membahas anggaran untuk APBD tahun 2021. Karena direncanakan dengan sadar, artinya DPRD tahu betul selera fesyen yang mendunia," kata dia.

Baca Juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Mengaku Tetap Miliki Sense of Crisis, Meski Pakai Baju Dinas Louis Vuitton

Ia menambahkan, sebagai lembaga pengawas anggaran, sudah seharusnya DPRD Kota Tangerang menjalani tugasnya secara baik ihwal anggaran yang akan digunakannya. 

"Artinya lempar-lemparan pernyataan hanya upaya lari dari tanggung jawab. Hanya saja lempar tanggung jawab ini sulit dipercaya, membayangkan ini tentu tidak masuk akal. Pakaian ini nantinya akan dikenakan oleh masing-masing anggota DPRD, oleh karenanya ini pasti mereka akan mengkonsultasikan berbagai hal," katanya.