PSI: Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN Tidak Sejalan dengan Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat penunjukkan mantan terpidana korupsi Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Mitra Indonesia tidak tepat.

Pasalnya, penunjukkan Emis Moeis tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo yang merespons penunjukkan mantan terpidana korupsi Emir Moeis sebagai Komisaris anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Iskandar Muda.

“PSI meminta pihak yang terkait lebih berhati-hati dan selektif, terutama ketika menunjuk atau memilih orang yang akan diberi amanah di perusahaan di mana negara memiliki saham,” tegas Ariyo Bimmo, Minggu (8/8/2021).

“Jadi sekali lagi, ini adalah agar BUMN kita lebih berkualitas dan dipenuhi dengan orang-orang penuh integritas.”

Baca Juga: Eks Napi Korupsi Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, Andre Rosiade: Pengangkatannya Tak Langgar Aturan

Lebih lanjut, Ariyo menuturkan, PSI mengingatkan rekan-rekan yang berada dalam koalisi untuk serius mengawasi menjaga jalannya pemerintah.

Sehingga, niat Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi benar-benar terjaga hingga akhir selesai tugasnnya pada 2024 mendatang.

“PSI kembali mengingatkan teman-teman yang berada di dalam koalisi pemerintah saling mengingatkan bahwa niat baik Pak Jokowi yang dari awal merupakan Presiden yang pro pemberantasan korupsi,” ujar Ariyo Bimmo.

“Untuk mewujudkan clean and good governance itu terjaga.”

PSI, kata Ariyo, sangat memercayai bahwa pemerintahan Jokowi sangat serius melakukan pembenahan di BUMN. Apalagi, keberadaan BUMN sangat-sangat diperlukan, terlebih saat pandemi Covid-19 saat ini.

“PSI percaya bahwa pemerintah serius membenahi BUMN. BUMN ini sangat diperlukan bagi kita semua untuk melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini,” ujarnya.

Baca Juga: ICW Mendesak Erick Thohir Batalkan Penunjukan Emir Moeis Sebagai Komisaris PT PIM

Sebelumnya, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo sudah menyampaikan desakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan keputusan penunjukan mantan terpidana Emir Moeis sebagai Komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda.

“Kami mendesak agar Menteri BUMN membatalkan keputusan kontroversial tersebut. Itu keputusan yang sangat memalukan wajah Indonesia,” tegas Adnan Topan Husodo.

Adnan Topan Husodo menegaskan, jabatan publik seperti halnya komisaris memerlukan standar etika dan integritas yang tinggi karena power tend to corrupt. Sementara Emir Moeis, tercatat pernah terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

“Berbagai aturan telah menegaskan pentingnya standar tinggi para pejabat publik. Nah ini kok ya yang dipilih eks napi korupsi,” ujar Adnan Topan Husodo.