JAKARTA, KOMPAS.TV – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penunjukan Emir Moeis menjadi salah satu komisaris di anak perusahaan BUMN adalah petanda ketidakpedulian pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mempertanyakan Emir Moeis sebagai orang yang pernah tersandung kasus pidana korupsi ditetapkan menjadi komisaris di perusahaan pelat merah.
“Bagaimana mungkin seseorang yang telah terbukti melakukan praktik korupsi. Yang telah dinyatakan bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi justru mendapatkan tempat dalam instrumen negara?” tanya Ramadhana melalui keterangan video yang diterima Kompas TV, Sabtu (7/8/2021).
Baca Juga: Emir Moeis, Mantan Koruptor yang Jadi Komisaris Anak Perusahaan BUMN
Ramadhana melanjutkan, dalam peraturan menteri BUMN sudah ditegaskan bahwa poin integritas menjadi salah satu isu yang mesti dipenuhi oleh calon-calon komisaris.
“Maka dari itu, kami mempertanyakan juga. Apa alasan pemerintah menunjuk yang bersangkutan,” Ramadhana kembali bertanya.
Lebih lanjut, Ramadhana mengungkapkan bahwa selama ini, Menteri BUMN Erick Thohir selalu menggembor-gemborkan jargon soal akhlak dan integritas dalam tubuh BUMN.
“Kalau hal-hal ini dibiarkan (eks koruptor jadi komisaris BUMN) maka moto tersebut tidak lebih lip service,” terang Ramadhana.
“Maka dari itu, ICW mendesak agar Emir Moeis segera dicopot dari posisinya, dan pemerintah meminta maaf karena keliru dalam proses seleksi dan pengangkatan Emir Moeis tersebut,” pungkasnya.
Baca Juga: ICW Mendesak Erick Thohir Batalkan Penunjukan Emir Moeis Sebagai Komisaris PT PIM
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.