Polemik Ganti Cat Pesawat Kepresidenan, Helikopter Super Puma Lebih Dulu Dicat menjadi Merah Putih

JAKARTA, KOMPAS.TV -Pemerintah tak hanya menggunakan warna merah putih untuk mengecat ulang Pesawat Kepresidenan Indonesia. Helikopter Super Puma dan pesawat yang sering dipakai kunjungan kerja Wakil Presiden pun sudah terlebih dahulu dicat dengan warna tersebut. 

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Pengecatan ulang pesawat-pesawat milik negara sudah direncanakan sejak 2019. Tanpa menyebutkankan apakah rencana itu termasuk mengenai perubahan warnanya, namun ia mengatakan pengecatan dilakukan satu paket dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 pada 2020 lalu.

"Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan pesawat RJ," kata Heru dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (4/8/2021).

Heru menjelaskan ada tiga pesawat milik negara yang dicat menjadi warna merah putih, yaitu Helikopter Super Puma, Pesawat RJ, dan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Baca Juga: Anggota Komisi I Fraksi PKS: Tak Hanya Pesawat, Mobil Presiden Sebaiknya juga Dicat Merah Putih

Menurutnya, Helikopter Super Puma dan Pesawat RJ telah lebih dulu dicat ulang daripada Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. 

Sedangkan Pesawat Kepresidenan akan dicat ulang bersamaan dengan masa perawatan. Oleh karena itu, pesawat tersebut baru akan dicat di tahun 2021.

"Tahun ini dilaksanakan perawatan sekaligus pengecatan yang bernuansa Merah Putih sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Waktunya pun lebih efisien karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan," jelas Heru.

Seperti diketahui, anggaran pengecatan pesawat kepresidenan mencapai Rp2 miliar. Angka itu belum termasuk dana pengecatan Helikopter Super Puma dan pesawat RJ.

Diwartakan Kompas TV sebelumnya, respons atas polemik pengecatan ini muncul satu di antaranya dari Mantan Komisioner Ombudsman Alvin Lie Ling Pao.

Baca Juga: Intip Spesifikasi Pesawat Kepresidenan RI yang Ganti Warna Jadi Merah-Putih

Menurut Alvin Lie, Pemerintah diminta menunjukkan sense of crisis terhadap situasi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang diakibatkannya.

“Di saat negara sedang hadapi pandemi dan krisis ekonomi, Pemerintah seharusnya menunjukkan sense of crisis,” kata Alvin Lie kepada Kompas.TV, Selasa (3/8/2021).

Alvin Lie mengatakan, sepatutnya pemerintah menangguhkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

“Hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak perlu ditangguhkan. Anggaran difokuskan pada penggulangan pandemi,” ujarnya.

“Ingat, tunjangan dan insentif ASN, anggaran berbagai Lembaga, hingga Kementerian dipangkas untuk refocusing Anggaran.”