Ramai Isu Pesawat Kepresidenan Ganti Warna, Ini Biaya Pengecatan Pesawat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Isu penggantian warna pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi merah putih, ramai dibicarakan. Bukan karena hanya soal warnanya, tapi juga dinilai pemborosan dan juga tidak mendesak.

Lebih lagi, kondisi Indonesia sekarang masih dalam kondisi krisis pandemi Covid-19. Mantan Komisioner Ombudsman sekaligus pengamat penerbangan, Alvin Lie menyebut, biaya cat ulang pesawat sebaiknya digunakan untuk penanganan Covid-19.

Lalu, berapa biaya yang dibutuhkan untuk sebuah proyek pengecatan ulang pesawat?

Kata Alvin, jika merujuk biaya cat ulang untuk penerbangan sipil, biayanya bisa mencapai USD 100 ribu per pesawat.

Angka itu, lanjut Alvin Lie, jika menggunakan metoda sanding.

“Ada dua metode pengecatan ulang," ujarnya.

"Sanding, cat lama diamplas hingga hilang warnanya, tinggal primer dasar, kemudian dicat dengan warna dan pola baru,” jelas Alvin Lie.

“Stripping, cat lama dikupas total hingga ke kulit pesawat (bare metal) kemudian dicat ulang.”

Lantas dikonfirmasi berapa harga yang harus dibayar jika pemerintah tetap ingin melakukan cat ulang untuk pesawat kepresidenan.

"Tergantung lingkup pengerjaannya, antara Rp 1,4 Miliar sampai dengan Rp 2,1 Miliar. Itu yang biaya yang biasa dibayar oleh maskapai penerbangan untuk pesawat setara B737-800," jelas Alvin Lie.

"Pesawat Kepresidenan jenis Boeing Business Jet 2 setara dengan B737-800."

Baca Juga: Pihak Istana Ungkap Cat Pesawat Kepresidenan akan Diganti Warna Merah Putih Sesuai Bendera Indonesia

Ihwal pengecatan ulang pesawat kepresidenan, Alvin bilang itu bukan sesuatu yang mendesak.

Kata dia, pemerintah seharusnya menangguhkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak dan memfokuskan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

“Hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak perlu ditangguhkan. Anggaran difokuskan pada penggulangan pandemi,” ujarnya.

“Ingat, tunjangan dan insentif ASN, anggaran berbagai lembaga, hingga kementerian dipangkas untuk refocusing Anggaran.”

Alvin Lie menyarankan sebaiknya pemerintah menunjukkan sense of crisis terhadap situasi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang diakibatkannya.