Wakil Ketua Komisi VIII Tuntut Mensos Risma Lebih Fokus dalam Distribusi Bansos

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah resmi memutuskan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus 2021. Dalam masa perpanjangan PPKM itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini diminta untuk lebih fokus dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos). 

"Di saat kebijakan PPKM ini, pemerintah harus lebih maksimal dalam mendistribusikan bansos. Saya melihatnya belum maksimal," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kepada Kompas TV, Selasa (3/8/2021). 

Politikus Partai Golkar itu menilai, selama ini Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan dengan baik. Apalagi program-program yang ditujukan sebagai jaringan pengaman sosial dari dampak PPKM ini Bantuan Sosial Tunai (BST) yang jumlah penerimanya jauh lebih banyak. 

Baca Juga: Kemensos Bakal Gunakan Fintech untuk Bansos, Pengamat: Data Harus Akurat Agar Tak Dikorupsi

Ia menjelaskan, Program PKH yang hingga Juli 2021 baru terealisasi Rp5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta keluarga penerima manfaat (KPM), padahal target penerima bantuan PKH ini 10 juta KPM. 

"Kedua, Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta KPM. Jadi program regular saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru seperti BST," ujarnya. 

Menurut dia, Program PKH itu jelas proses penyalurannya langsung ke rekening yang dimiliki KPM yang ditransfer oleh Bank Himbara. Sehingga, kalau nomor rekeningnya jelas dan alamat penerimanya bisa dipastikan, seharusnya tidak ada kendala untuk menyalurkannnya secara langsung kepada masyarakat. 

"Demikian juga dengan program Kartu Sembako atau BPNT yang merupakan program rutin Kemensos di mana ada atau tidak ada pandemi, program ini bisa berjalan dengan maksimal. Apalagi di saat pandemi seharusnya program ini dapat membantu masyarakat dengan penerima yang lebih luas," kata dia. 

Baca Juga: Asyik, Bansos Beras Mulai Disalurkan ke Warga Jakarta, 5 Hal Ini Penting Diperhatikan

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menggencarkan program vaksinasi bagi semua lapisan masyarakat terutama di daerah yang tingkat mobilitas penduduknya sangat tinggi. 

"Hanya dengan menggencarkan vaksinasi kita dapat keluar dari penularan Covid-19. Masyarakat harus terus diedukasi untuk melakukan vaksinasi dan bersedia untuk divaksin," katanya. 

Pemerintah semula memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 3 Agustus. Kini Presiden Joko Widodo mengubah waktu berlakunya pembatasan kegiatan masyarakat itu hingga 9 Agustus 2021.