Bukan Hanya Anggota DPR, Sufmi Dasco Sebut ASN dan Staf Dapat Fasilitas Hotel untuk Isolasi Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan, fasilitas hotel sebagai tempat isolasi mandiri dari Sekretariat Jenderal DPR bukan hanya dikhususkan bagi anggota saja.

Fasilitas isolasi mandiri di hotel juga akan diberikan untuk untuk semua pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan parlemen.

“Saya perlu jelaskan bahwa yang disiapkan fasilitas isoman itu bukan hanya anggota DPR,” ujar Sufmi Dasco, Rabu (28/7/2021).

“Tetapi, meliputi tenaga ahli kemudian staf anggota dan ASN yang ada di lingkungan jadi tidak khusus anggota DPR,” tambahnya.

Kemudian, lanjut Sufmi Dasco, berdasarkan skala prioritas DPR masih menjadikan Wisma Kopo sebagai lokasi prioritas untuk isolasi anggota DPR yang positif Covid-19.

Baca Juga: Pengamat: Peran DPR Tidak Jelas Lagi Bagi Rakyat

“Itu fasilitas kepunyaan DPR, yang kemudian mempunyai juga banyak kamar. Nah kalau di sana kemudian penuh, kemudian berjaga-jaga ada di dua tempat yang kemudian disiapkan oleh Kesekjenan,” jelas Sufmi Dasco.

“Tentunya upaya kami menekan laju covid dan menjaga dampak covid di lingkungan DPR sesuai dengan aturan yang ada,” lanjutnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 dinilai tidak memiliki peran lagi sebagai wakil rakyat.

Penilaian tersebut disampaikan Pengamat Politik dari Formappi Lucius Karius terkait respons DPR yang menyetujui fasilitas isolasi mandiri di hotel.

“Sayangnya DPR malah merespon cepat dengan mengeluarkan aturan soal penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel. Maka tak jelas lagi peran DPR ini, mereka tiba-tiba menjadi begitu lemah di hadapan pemerintah,” kata Lucius Karius.

Lucius mengatakan, semestinya Anggota DPR dengan kewenangan yang dimilikinya mengontrol kebijakan pemerintah.

“Kebijakan pemerintah yang mengizinkan pemberian fasilitas khusus kepada mereka, seharusnya menjadi hal yang harus dikritisi dan jika perlu menggunakan hak-hak istimewa mereka untuk membatalkan kebijakan tersebut,” tegasnya.

Baca Juga: Politikus PPP Tak Setuju Pemberian Fasilitas Hotel Bintang 3 ke Wakil Rakyat yang Isolasi Mandiri

Sebab, sambung Lucius, apapun alasan DPR untuk membenarkan kebijakan isolasi mandiri di hotel tetap saja sulit diterima.

Respons DPR yang menyetujui, kata Lucius, mencerminkan Anggota DPR membedakan diri dengan warga negara pada umumnya.

“Apalagi jika pembenaran untuk pemberian fasilitas itu karena mengikuti petunjuk Dirjen perbendaharaan negara,” ujarnya.

“Konyol ketika DPR justru menelan mentah-mentah kebijakan yang hampir pasti akan menyudutkan mereka dan jelas-jelas menggerogoti citra mereka di depan publik,” tambahnya.