Rangkap Jabatan Menteri, Ganggu Kinerja?

Presiden dianggap melanggar komitmen di awal pemerintahannya bahwa menteri tak boleh rangkap jabatan.

Apakah ada jaminan bahwa rangkap jabatan sebagai menteri dan pengurus parpol tidak mengganggu kinerja kabinet? Apalagi saat ini semua parpol tengah bersiap menghadapi pilkada dan pilpres? Dan apakah kebijakan presiden ini bisa menimbulkan kecemburuan parpol-parpol yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK?

Untuk membahasnya sudah hadir di studio Ketua DPP Pdi Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Dan melalui sambungan telepon sudah ada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.