Pemerintah Diminta Tak Telat Berikan Bansos Tunai Jika PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani, menanggapi rencana pemerintah yang berencana memperpanjang masa PPKM Darurat sampai 6 minggu. 

Ia meminta agar kebijakan perpanjangan tersebut dibarengi dengan adanya pemberian bansos tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (14/07/21).

Baca Juga: Polisi Perluas Penyekatan Jalan Menjadi 100 Titik Selama PPKM Darurat di Jakarta

Menurut dia, wacana perpanjangan PPKM Darurat tentu memengaruhi kondisi mentalitas rakyat yang kini sedang bertahan hidup karena menggantungkan dari penghasilan harian. 

"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bansos yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?" ujarnya. 

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta pemerintah agar sigap dalam menunaikan janji bansos tunai, jangan menunggu kritik dan teguran dari masyarakat baru bertindak.

"Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun instagram Kementerian Sosial @kemensosri karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat 6 Minggu, Anggota Komisi IX: Rakyat di Bawah Semakin Sulit

Selain itu, nominal bansos tunai yang diberikan pemerintah sebesar Rp300 ribu juga dinilai amat kecil.

Hal ini membuat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengurangi pergerakannya karena membutuhkan pemasukan untuk makan sehari-hari. 

"Besaran bansos pun seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp300 ribu terlalu kecil untuk bertahan hidup," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan skenario dengan menerapkan PPKM Darurat selama enam minggu ke depan.

Kebijakan itu boleh jadi bakal dipilih demi mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19 varian Delta yang menyebar dengan cepat.

Skenario demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/6/2021).

Melalui perpanjangan PPKM Darurat, Sri Mulyani menuturkan, diharapkan mobilitas masyarakat bisa menurun signifikan.

Baca Juga: Jawaban Jokowi saat Ditanya Siswi SMA soal Pengaruh PPKM Terhadap Kasus Covid-19 di RI

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com.