KOMPAS.TV - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
PSI menduga anggota legislatif dan eksekutif mengetahui ada anggaran yang wajib dialokasikan untuk pembelian lahan di Jakarta sebelum dana dianggarkan dalam APBD.
Ketua KPK Firli Bahuri mengemukan rencana untuk meminta keterangan dari pejabat Pemprov DKI terkait dengan kasus pengadaan lahan di Munjul.
“PSI dukung langkah KPK untuk panggil semua pihak yang diduga mengetahui lahan di Munjul. Kalau pun harus dipanggil ini langkah yang harus dilakukan apalagi kerugian negara 150 M.” ujar Ketua DPW DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar.
Dalam kasus pengadaan lahan program DP 0 rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, KPK menduga dalam proses pengadaan tidak ada kajian kelayakan terhadap obyek tanah dan tidak didukung kelengkapan persyaratan sesuai peraturan.
Kasus ini diduga merugikan negara sebesar 152 miliar rupiah. Hingga kini, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.