Epidemiolog: Tatalaksana Vaksinasi Program Harus Diubah

KOMPAS.TV - Kini pemerintah resmi menunda vaksinasi berbayar individual setelah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak.

Sejumlah pihak menilai, vaksinasi berbayar bertolak belakang dengan janji Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin covid-19.

Di sisi lain, perluasan cakupan vaksinasi diperlukan untuk mempercepat target herd immunity.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, dalam mempercepat herd immunity seharusnya sarana-sarana vaksinasi ditambah sehingga mudah diakses masyarakat.

Saleh juga menilai, terlihat ketidakadilan bila vaksin berbayar, karena yang mampu beli adalah hanya mereka yang mampu.

Baca Juga: Menkes Sebut Penyuntikan Vaksin Ketiga untuk Tenaga Kesehatan Dimulai Minggu Ini

Sementara itu Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Dokter Windhu Purnomo menyebut, semua warga Indonesia harus punya hak yang sama untuk mengakses vaksin.

Menurut Windhu, tatalaksana vaksinasi program harus diubah supaya semua orang bisa mendapat akses yang sama dan cepat, sehingga orang tidak merasa terdiskriminasi.