Respons Penyidik KPK yang Diputus Melanggar Kode Etik dalam Kasus Bansos: Ini Serangan Balik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK telah memutus perkara soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyidik nonaktif Mochamad Praswad Nugraha.

Seperti diketahui, Praswad merupakan penyidik KPK yang menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Baca Juga: Hukuman 2 Penyidik KPK yang Langgar Kode Etik dalam Kasus Bansos, dari Teguran Hingga Potong Gaji

Berdasarkan putusan majelis etik, sanksi yang dijatuhkan karena Praswad dinyatakan terbukti melakukan perundungan dan pelecehan terhadap saksi kasus bansos, yakni mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia, Agustri Yogasmara alias Yogas.

Merespons putusan itu, Praswad mengatakan, bahwa aduan yang dilayangkan Yogas terhadap dirinya merupakan bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Ia menilai kejadian semacam itu bukan merupakan hal baru di KPK. Serangan balik itu disebutnya risiko dari upaya membongkar kasus korupsi.

Baca Juga: Terbukti Lakukan Perundungan Terhadap Saksi, Dua Penyidik KPK Terima Sanksi dari Majelis Etik

"Laporan terhadap kami bukanlah hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako bansos dengan anggaran Rp6,4 triliun, yang dilakukan secara keji di tengah bencana Covid-19," kata Praswad dalam keterangannya, Senin (12/7/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Praswad menilai dalam pembacaan putusan, terdapat potongan kata-katanya yang dilepaskan dari konteks kejadian secara keseluruhan.

Beberapa potongan kata-kata yang dilepaskan dari konteks antara lain, pertama, suasana dan intonasi saat komunikasi tersebut dilakukan.

Kemudian, ia melanjutkan, latar belakang dialog yang terjadi 3 sampai 4 jam sebelumnya.