PPKM Darurat Belum Efektif, Wakil Ketua Komisi II Setuju Lakukan "Sweeping" ke Perkantoran

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan  3 Juli lalu, belum terasa efektivitasnya. Terbukti  dalam dua hari  pemberlakuan saja, dari jam 8 pagi, terjadi penumpukan kendaraan di jalan tol kota sampai jam 1 siang, padahal pemerintah sudah mencanangkan WFH (kerja dari rumah) 80-100 persen. 

"Dari mana dan mau ke mana mereka semua? Artinya titik penyekatan juga harus diperketat di titik-titik tertentu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam rilisnya, Selasa (6/7/2021).

Karena itu, Junimart setuju bila pemerintah daerah lakukan sweeping atau sidak ke perkantoran. 

Baca Juga: Dorong Para Pengusaha Fasilitasi Vaksinasi Buruh, Menaker: Jangan Manfaatkan PPKM Darurat untuk PHK

"PPKM Darurat belum berjalan efektif sesuai tujuan dari PPKM itu sendiri. Untuk itu pemerintah, sesuai perintahnya harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi," kata Junimart.

 
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, untuk mencegah kondisi tersebut tidak kembali terulang dan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro bisa berjalan efektif, para kepala daerah hingga lurah atau kepala desa harus turut serta terjun langsung ke lapangan, melakukan penertiban di tengah-tengah masyarakat.

Baca Juga: Anies Baswedan Marah Saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat

"Demikian juga para kepala daerah sampai tingkat kelurahan dan desa, harus turun ke lapangan melakukan pengecekan kepatuhan masyarakatnya, melarang kerumunan dan wajib prokes yang dijalankan," pintanya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan melakukan sidak ke sejumlah perkantoran di Jakarta dan menemukan masih ada kantor yang tetap buka padahal non-esensial dan non-kritikal. Anies sempat marah dan memperkarakan pengusaha di kantor tersebut.