JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai Sabtu 3 Juli 2021. Adapun kebijakan itu diterapkan untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi lX DPR RI Melki Laka Lena meminta kepada pemerintah untuk tetap melindungi dan memperhatikan nasib tenaga kesehatan (Nakes) ketika menangani pasien Covid-19.
"Mendesak kepada pemerintah dan semua pihak untuk melindungi tenaga kesehatan dengan APD (Alat Pelindung Diri) yang berkualitas tinggi saat berjuang di lapangan. Melihat perkembangan dan dampak penularan virus saat ini, sudah saatnya para nakes diberikan booster ketiga vaksin sehingga melindungi mereka dari dampak varian baru yang lebih ganas dan mengkhawatirkan," kata Melki dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).
Baca Juga: Anies: DKI Jakarta Siap Laksanakan PPKM Darurat
Menurut dia, pemerintah perlu menyediakan tempat khusus atau isolasi bagi nakes yang positif covid atau yang perlu dirawat sehingga mereka diprioritaskan untuk dapat tempat isolasi atau perawatan.
Selain itu, insentif nakes juga perlu diberikan secara berkala dalam waktu yang ditentukan per bulan atau waktu yang ditentukan sehingga moril nakes beserta keluarga tetap tinggi dalam perjuangan ini.
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua pihak terkait perlu memastikan proses pendataan validasi dan pencairan insensif nakes sederhana mudah cepat dan dalam waktu yang ditentukan pasti waktu pencairannya," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, dukungan alat kesehatan seperti tabung oksigen dan ventilator juga obat-obatan yang dibutuhkan dalam mengobati pasien Covid-19 perlu diatur dengan baik, sehingga nakes di lapangan bisa bekerja optimal.
Baca Juga: Jokowi Beri Pesan Khusus untuk Polda Jabar terkait PPKM Darurat
"Alkes dan obat obatan untuk penyakit lainnya juga perlu tetap dipastikan tersedia untuk memastikan nakes juga tetap melayani pasien penyakit lainnya dengan baik. Semoga situasi sulit ini bisa segera bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersinergi dengan semua pihak," kata dia.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.