Demokrat Desak Pemerintah Segera Lockdown Pulau Jawa, Dinilai Biayanya Lebih Murah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat meminta pemerintah tidak ragu menerapkan kebijakan karantina (lockdown) di Pulau Jawa.

Hal ini dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Mengingat, dalam beberapa hari terakhir jumlah pasien positif terus mengalami kenaikan.

Baca Juga: Perpanjang Lockdown, Malaysia Gelontorkan Bantuan Rp542 T untuk Rakyatnya

Deputi Riset dan Survei Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, Jibril Avessina, mengatakan biaya untuk karantina diyakini lebih murah.

Sebab, menurut Jibril, terus memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro malah berpotensi memperpanjang masa krisis.

"Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp48 triliun," kata Jibril melalui keterangan resminya pada Selasa (29/6/2021).

Baca Juga: Strategi Gerilya Ganjar: Lockdown Tiap RT di Zona Merah yang Berjumlah 7.000 Lebih

"Ini realistis dan feasible (memungkinkan). Tinggal kita berani punya political will (keinginan) atau tidak mengingat angka kasus baru COVID-19 semakin tinggi tiap harinya. Perlu terobosan kebijakan."

Jibril menjelaskan perhitungan ongkos karantina wilayah yang mencapai Rp48 triliun.

Menurutnya, jumlah itu dapat diambil dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp400 ribu untuk 80 persen penduduk Jawa atau sebanyak 121 juta jiwa.

Jika pemerintah tidak segera menerapkan karantina dan krisis kesehatan tidak kunjung berakhir, maka Jibril menyebut fasilitas kesehatan dikhawatirkan kolaps dan perekonomian akan sulit bangkit.

Baca Juga: 7 Warga Tambora Jakbar Positif Covid-19, Satu RW Terapkan Mikro Lockdown

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Vera Febhyanty, meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk memperkuat layanan kesehatan, bukan infrastruktur.

Hal tersebut dinilai Vera cukup beralasan. Mengingat, kasus pandemi Covid-19 terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami di Komisi XI DPR RI selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) agar fokus kepada (penyelamatan) manusia," ucap Vera.

Baca Juga: Status Lockdown Desa Sidodowo Dicabut, Bupati Lamongan: Banyak Pasien Covid-19 yang Sembuh

"Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda."
Seperti diketahui, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia pada Senin (28/6/2021) mencapai 2.135.998, sementara kasus aktif sebanyak 218.476.