Menganggap PPKM Mikro Tak Efektif, Politikus di DPR Desak Pemerintah untuk Segera Terapkan PSBB

JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah.

Ia menilai selama ini kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tak efektif menahan laju mobilitas masyarakat. Alhasil, kini angka penyebaran Covid-19 terus meningkat. 

“Akibatnya lonjakan kasus COVID-19 sulit dikendalikan.  Pemerintah harus segera berlakukan  PSBB, bahkan lockdown total,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (23/06/2021).

Baca Juga: Satgas Covid-19 Dirikan Dapur Umum

PSBB sendiri diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Menurut dia, pandemi akan efektif  dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas dari masyakarat.   

“Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui  aturan  yang ketat  dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli. Opsi  pemberlakukan PSBB seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.018.113 pada Selasa (22/6/2021). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 13.668 kasus baru.

“Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di Tanah Air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik  rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” kata dia.

Apalagi, kata Netty, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19. Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 di antaranya adalah anak-anak.

“Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan prokes harus dibarengi dengan kesiapan  pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik. Pemerintah tidak boleh lamban bertindak guna mengantisipasi antrian bahkan penumpukan pasien di IGD," katanya. 

Politikus PKS ini mengingatkan agar para orang tua untuk disiplin  menjalankan prokes dan menimalisir membawa anak-anak ke luar rumah yang potensi penularannya tinggi.

Baca Juga: Puluhan Buruh Pabrik di Brebes Positif Covid-19

"Orang tua juga bertanggungjawab memberikan perlindungan pada anak-anak dari serangan virus. Pastikan  anak-anak mendapat asupan memadai, istirahat yang cukup, dan tetap tinggal di rumah," ujar dia.