Soal Wacana Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024, Ini Jawaban Ketua Harian Gerindra

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh elemen masyarakat menghentikan perdebatan ihwal isu rencana menduetkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Menurut dia, kini Indonesia sedang dilanda lonjakan kasus Covid-19 yang mengerikan. Oleh sebab itu, tak elok bila di tengah bencana nonalam ini masih membicarakan hal yang tidak ada kaitannya soal bagaimana cara menekan pandemi tersebut.

Baca Juga: Dorong Wacana Jokowi 3 Periode, Relawan JokPro 2024: Ini Bisa Tekan Ongkos Politik

"Kalau menurut saya yang mendesak itu adalah menekan laju covid 19, justru hal- hal yang tidak perlu bisa membuat kegaduhan," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/6/2021). 

Ia menyebut, kini sebaiknya masyarakat bersatu padu membantu pemerintah dalam hal penanganan Covid-19.  

"Belum waktunya juga ngomong pilpres, soal amandemen dan lain lain, sementara laju covid tinggi, itu pesan saya," ujarnya. 

Sebelumnya, relawan yang menamakan diri relawan  Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro menggelar syukuran dan menyampaikan dukungan agar Jokowi bisa menjabat Presiden untuk ke-3 kalinya berdampingan dengan Prabowo Subianto.

Sejumlah alasan disampaikan oleh relawan Jokpro 2024 dalam deklarasi untuk mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ke-3 kalinya.

Penasihat Komunitas Sukarelawan Jokpro 2024, M Qodari mengatakan majunya jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.

"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6).

M.Qodari juga menyebutkan jika Jokowi dan Prabowo bersatu maka banyak partai yang akan mendukung dan bisa menghindari perpecahan bangsa.

Baca Juga: PDIP, PKS dan Demokrat Angkat Bicara Soal Wacana Jokowi 3 Periode

"Tantangannya saat ini adalah komunikasi kepada masyarakat, soal UUD itu bisa diatur lewat amandemen" ujar M.Qodari.