Haedar Nashir Ajak Seluruh Komponen Bangsa Kedepankan Jiwa Gotong Royong dalam Mengatasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak semua komponen bangsa, termasuk pemerintah untuk mengedepankan jiwa gotong royong dalam mengatasi Covid-19.

Jiwa gotong royong yang dimaksud Haedar termasuk dalam hal meringankan beban para tenaga kesehatan, membantu sesama yang terdampak oleh pandemi, serta menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak produktif sekaligus menyebabkan meluasnya rantai penularan.

"Hentikan pula pernyataan-pernyataan kontroversial dari para elite dan warga terutama melalui media massa dan media sosial yang membuat gaduh, pertentangan, dan mendorong masyarakat tidak percaya Covid dan vaksinasi," kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Sabtu (19/6/2021).

Menurut Haedar, pandangan-pandangan kontroversial berpotensi memicu masyarakat menjadi abai dan melanggar protokol kesehatan.

Bahkan bersikap tidak peduli terhadap keadaan dan usaha mengatasi pandemi Covid-19.

"Buktikan bahwa bangsa Indonesia itu cerdas, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebersamaan yang dapat menjadi kekuatan positif yang penting dalam kehidupan kebangsaan, khususnya menghadapi Covid-19 yang telah berlangsung memasuki tahun kedua dengan segala dampaknya yang sangat berat tersebut,” tegas Haedar.

Baca Juga: Temui Seluruh Kepala Desa di Bangkalan, Panglima TNI dan Kapolri Bahas Soal Penanganan Covid-19

Masih dalam keterangan sama, Haedar juga meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Melihat lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini. Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," ujar Haedar.

Ia menegaskan, pembatalan pembukaan sekolah harus dibarengi upaya mencari terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran. Serta keterlibatan aktif semua pihak, termasuk tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

Haedar menilai kondisi darurat meniscayakan pendekatan dan kebijakan yang khusus dan ekstra, yang memerlukan keseriusan pemerintah.

Institusi keluarga, kata Haedar, diharapkan bisa menyukseskan pembelajaran online karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orang tua.

"Khusus bagi anak-anak yang di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online maka Kemendikbud dituntut kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu," ucap Haedar.

"Hal itu sebagai wujud kewajiban konstitusional pemerintah kepada anak terlantar dan orang-orang miskin yang harus ditanggung oleh negara,” tambahnya.

Baca Juga: Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran 2021, Ini yang Muhammadiyah Lakukan