Layangkan Surat Pemanggilan Kedua, Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komnas HAM akan melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pimpinan KPK untuk mengklarifikasi tekait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, pemanggilan pimpinan KPK untuk memastkan kebijakan, aturan dan tindakan dari lembaga negara sesuai dengan standar dan norma asasi manusia.

Meski TWK KPK sebagai kebijakan dalam menjalankan UU, namun Komnas HAM ingin mengetahui apakah dalam penerapan kebijakan tersebut ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak.

Baca Juga: Pimpinan KPK Tak Hadir di Komnas HAM, ICW Nilai Karena Takut

“Karena itu kita mau uji. Kenapa, karena ini ada yang mengadu, yang mengadu bukan siapa-siapa tapi pegawai KPK,” ujar Ahmad Taufan saat jumpa pers di Komnas HAM, Selasa (8/6/2021).

Ahmad menambahkan keterangan pimpinan KPK sangat diperlukan untuk menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK.

Untuk itulah Komnas HAM sangat berharap sikap kooperatif pimpinan KPK.

Pemanggilan, lanjut Ahmad, bukan hal yang aneh.

Sebab, bukan hanya KPK yang diteliti Komnas HAM.

Kebijakan Presiden Joko Widodo juga kerap diuji oleh Komnas HAM.

Baca Juga: Komnas HAM Hanya Minta Penjelasan Firli CS Soal TWK

Di sisi lain Komnas HAM juga pernah dipanggil Ombudsman terkait kebijakan Komnas HAM yang dinilai salah pelapor.

“Dalam beberapa hari ini kami coba jadwalkan surat pemanggilan yang kedua. Supaya ini tidak berlama-lama, isu ini kan tidak karuan ke mana-mana,” ujar Ahmad.

Senada dengan Ahmad Taufan Damanik, Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan, pemanggilan bagian dari hak dan bagian dari prosedur tata cara pengungkapan yang adil.

Baca Juga: Komnas HAM dapat 5 Informasi Penting dari Pemeriksaan 19 Pegawai KPK dan Dokumen, Apa Saja Isinya?

Choirul menegaskan, pemanggilan pimpinan KPK bukan untuk menakut-nakuti dan menghakimi.

Choirul menambahkan, jika pimpinan KPK meninggalkan kesempatan untuk memberikan informasi yang jauh lebih komprehensif, maka Komnas HAM akan menggunakan informasi yang diperoleh dan informasi yang lain.

"Jadi kalau hari ini Pimpinan KPK belum datang, tetap kami memberikan kesempatan, memberikan haknya untuk memberikan informasi dan keterangan tambahan kepada kami. Jadi kami masih membuka diri untuk itu," ujar dia.

“Dalam konteks hak asasi manusia, secara konsep itu namanya teori keseimbangan, istilahnya swing arms principle. Jadi, semua pihak dikasih kesempatan. Tidak boleh Komnas HAM menyimpulkan sebelum diberi kesempatan," ujar Choirul.

Baca Juga: MAKI Sebut Ketidakhadiran Pimpinan KPK di Komnas HAM Bisa Jadi Senjata Makan Tuan