Prabowo Berencana Beli Alutsista Senilai Rp1.700 Triliun, Fadli Zon Sebut itu Sebuah Terobosan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang digawangi oleh Prabowo Subianto berencana membeli Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) senilai Rp1.700 triliun. Pembelian itu untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai pembelian itu sebagai sebuah terobosan yang baik. Sehingga, dirinya mengimbau kepada seluruh kalangan untuk menilainya sebagai upaya Prabowo dalam memperkuat pertahanan sebuah negara. 

"Rencana Menteri Pertahanan adalah terobosan penting untuk modernisasi alpalhankam," kata Fadli dalam akun Twitter @fadlizon, Senin (7/6/2021). 

Ia menyebut terjadinya polemik yang terjadi di masyarakat sekarang ini karena adanya kesimpangsiuran informasi. 

Baca Juga: Emil Salim Kritik Prabowo soal Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun: Urgenkah?

"Saya melihat, sumber kesalahpahaman itu ada tiga. Pertama, orang hanya melihat total besaran anggarannya, yang mencapai Rp1.760 triliun, tapi tidak memerhatikan skemanya," ujarnya. 

Ia menambahkan, kedua, orang melupakan jika ini adalah proyek strategis untuk jangka waktu dua puluh lima tahun. Dan ketiga, orang juga lupa, semua itu barulah draf rencana Pemerintah.

Di luar tiga hal tersebut, banyak orang juga lupa, jika saat ini Indonesia berada di tahap akhir program Minimum Essential Force (MEF), yang telah dimulai sejak 2009 silam.

"MEF adalah program yang dirancang untuk memodernisasi kekuatan pertahanan kita. MEF dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu Tahap I (2009-2014), Tahap II (2014-2019), dan Tahap III (2019-2024)," katanya. 

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, dalam tiap tahap MEF, Pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun untuk belanja alutsista. Sehingga, kurang lebih tiap tahun anggarannya adalah Rp30 triliun.

"Nah, program ini akan berakhir pada 2024. Sehingga, sangat wajar jika Pemerintah kemudian menyusun rancangan program strategis baru untuk meneruskan MEF. Itulah latar belakang munculnya rancangan Perpres tentang Alpalhankam. Sebagaimana kita ketahui, dalam pelaksanaannya program MEF tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan," katanya.

Berdasar data Kemenhan pada Oktober 2020 TNI AD baru memiliki 77% kekuatan pokok minimal, TNI AL 67,57%, dan TNI AU 45,19%.

"Jadi, kalkulasi kasarnya, dengan model penganggaran yang berlaku selama ini, MEF kemungkinan tidak akan bisa mencapai 100% di tahun 2024. Untuk itulah dibutuhkan jalan baru dan juga rencana baru," kata dia.

Ia melihat melihat rencana Kemenhan dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun untuk memenuhi alpalhankam, merupakan sebuah terobosan dan bisa menjadi jawaban untuk mempercepat modernisasi alpalhankam TNI.

Baca Juga: Bersumber dari Utang Luar Negeri, Pendanaan Alutsista Rp1.700 Triliun Diminta untuk Dikaji Ulang

"Setidaknya ada tiga pertimbangan untuk mendukung rencana tersebut. Pertama, terobosan ini akan menjawab percepatan modernisasi alpalhankam. Kondisi alpalhankam kita memang sudah tidak memadai, baik dari sisi jumlah, maupun segi usia," katanya.