Menhan Prabowo Subianto Tidak Hadir dalam Rapat Bahas Anggaran Alutsista dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan (Menhan) Probowo Subianto absen dalam rapat kerja antara Kementerian Pertahanan (Kementan) dan Komisi I DPR RI pada Senin (31/5/2021).

Rencananya, pertemuan tersebut akan membahas rancangan pembelian alat utama sistem senjata tentara nasional Indonesia (Alutsista).

Effendi Simbolon, yang merupakan anggota Komisi I DPR RI mengatakan, tidak hadirnya Menhan membuat pertemuan tidak efektif dan pembahasan menjadi terganggu.

"Kita ingin minta penjelasan dari Menhan, ada apa sih RPP soal alpahankam yang dirancang dari tahun 2020-2044. Tapi pengadaannya dan pembayarannya dilaksanakan dalam kurun 2020-2024. Apa saja sih dan seperti apa desainnya, itu yang pengen kita tanya tapi pak Menhannya enggak hadir," ungkap Effendi, Senin.

Ia menyebut, rapat kerja diturunkan mejadi rapat dengar pendapat karena Menhan tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh wakil menterinya, Letjen TNI Muhammad Herindra.

"Rabu kita minta harus hadir agar jangan bias, multitafsir, isu dan tentu kita pikir positif dulu. TNI butuh modernisasi total, tentu buat terobosan. Tapi enggak disampaikan terlebih dulu ke dewan sehingga kita bertanya-tanya juga," ungkapnya.

Baca juga: Hari Ini, Anggota Komisi I Undang Prabowo Bahas Polemik Anggaran Alutsista Rp1.760 T

Sementara, Wamenhan Letjen TNI Muhammad Herindra tidak berkomentar banyak saat ditanya soal rancangan anggaran yang kabarnya menyentuh angka Rp1.700 triliun itu.

Dalam pertemuan itu, ia menyebut angka itu masih berupa rencana dan masih dalam tahap diskusi.

Ia menegaskan tidak ada kenaikan signifikan dalam anggaran yang dibuat oleh Kemenhan yang biasanya hanya sebesar 0,8 persen dari GDP.

Wamenhan juga tidak merincikan anggaran Alutsista yang masuk dalam rencana prioritas. Ia hanya menyebut cakupan pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) diporsikan untuk ketiga martra, baik itu angkatan darat, laut dan udara.

Baca juga: Rencana Anggaran Alutsista Rp 1.760 Triliun, Politikus PDIP Bantah Ada Kerugian Negara

"Itu kan baru rencana, itu belum. Alutsista banyak dari AD, AU, dan AL. Sistem pembiayaan baru akan kita olah."

"Anggaran ini 0,8 (persen) dari GDP, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan. Skemanya akan tetap. Kita lihat secara bertahap," pungkasnya.