Komnas HAM Dalami Dugaan Pemberangusan Serikat Pekerja di Tengah Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendalami dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting terkait proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Komisoner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengurus inti Wadah Pegawai KPK di kantor Komnas HAM RI Jakarta.

Adapun bagian-bagian yang didalami antara lain soal karakteristik pola kerja, hubungan-hubungan kerja, dan semua yang berhubungan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca Juga: MAKI Menduga Pimpinan KPK Punya Agenda Tersembunyi jika Tetap Melantik Pegawai KPK Besok

Anam menuturkan, dalam konteks itu, hal yang juga sangat signifikan adalah soal wadah kepegawaian. Ia mengatakan pihaknya ingin mendalami terkait Wadah Pegawai KPK.

Menurutnya, hal itu salah satu isu yang paling penting dalam konteks hak asasi manusia, yakni soal kemerdekaan berserikat berorganisasi.

Apalagi berserikat dan berorganisasi merupakan salah satu hal yang memungkinkan adanya partisipasi pegawai untuk menjaga sebuah lembaga dapat berjalan dengan baik.

Baca Juga: Tak Mendapat Pembelaan, Pegawai KPK Pertanyakan Keberpihakan Para Petingginya dan Mekanisme TWK

"Kami juga minta atensi, sambil menunggu proses dugaan adanya union busting kami minta supaya union-nya, fungsi-fungsi berserikat dan organisasinya tetap berjalan," kata Anam pada Senin (31/5/2021).

Karena itu, Anam mengajak semua pihak untuk percaya bahwa partisipasi masyarakat termasuk dalam hal berserikat merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah negara menjadi maju.

Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat organisasi kepegawaian bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penyeimbang sebuah lembaga.