Tiga Arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan Pengawas Internal Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga arahan untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain BPKP, Jokowi juga mengarahkan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu dilakukan Jokowi untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) kemarin.

Tiga arahan Jokowi itu, pertama, meminta BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

BPKP dan APIP diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, kata Jokowi, realisasi belanja pemerintah baik di pusat maupun daerah masih relatif rendah.

Angkanya sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD.

Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen.

Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal I masih sekitar 10,98 persen.

Sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

“Saya minta BPKP dan seluruh APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa, berikan solusi, carikan solusinya, tawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," kata Jokowi.

"Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” imbuhnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta BPKP dan APIP Berperan dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional