Penataan pedagang kaki lima Tanah Abang menuai perdebatan. Bagi pedagang kaki lima ini adalah kebijakan yang sangat menguntungkan, tapi disisi lain kebijakan baru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dianggap melanggar undang-undang yang mengakitbatkan terganggunya fungsi jalan dan trotoar.
Seberapa tepat sebetulnya langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kebijakan ini? Kita bahas bersama Sigit Wijatmoko Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ali Mahsun Ketua DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, dan Bestari Barus Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasdem.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.