Indonesia Desak PBB Hentikan Kekerasan dan Gencatan Senjata di Palestina

NEWYORK, KOMPAS.TV- Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak Palestina.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi yang menghadiri Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB), Kamis (20/05/2021) seperti dikutip dari setkab.go.id.

“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata,” tegas Retno Marsudi.

Dalam pernyataannya, Retno Marsudi menegaskan bahwa kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina. Retno mengatakan, penghentian kekerasan dan aksi militer harus dihentikan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

“Sidang Majelis Umum PBB perlu mendesak segera dilakukannya gencatan senjata yang berkelanjutan dan sepenuhnya dihormati,” katanya.

Baca Juga: Apa Itu Gencatan Senjata yang Disepakati Israel dan Palestina? Berhasilkah Meredam Konflik?

“Segala cara harus ditempuh untuk meredakan situasi secepatnya, dan kami mendukung upaya Sekjen PBB terkait hal tersebut,” tambahnya.

Retno menambahkan, untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds.

Tujuannya, untuk memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina serta melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.

Selain itu, Retno Marsudi mengatakan Indonesia ingin ada kepastian soal akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

SMU PBB bersama dengan badan-badan PBB, lanjut Retno, perlu meningkatkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak.

Baca Juga: Menlu AS Apresiasi Gencatan Senjata Israel-Palestina dan akan Segera Kunjungi Timur Tengah

“SMU PBB harus mendesak Israel membuka dan membolehkan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk di Gaza yang telah dikepung selama lebih dari 13 tahun,” ujar Retno.

Tak hanya itu, Retno menambahkan Indonesia juga mendorong dilangsungkannya negosiasi multilateral yang kredibel berdasarkan parameter-parameter yang disepakati secara internasional untuk mencapai “solusi dua-negara”.

SMU PBB, tegas Retno, memiliki kewajiban moral dan politis untuk memastikan terjadinya negosiasi perdamaian tersebut.

“Kita harus menghentikan upaya sistemik kekuatan penjajah (Israel) yang bisa jadi tidak akan menyisakan apapun untuk dinegosiasikan,” ujarnya.

“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi punya pilihan selain menerima ketidakadilan sepanjang hidup mereka,” tutup Menlu.