JAKARTA, KOMPAS.TV - Terkait dugaan bocornya 279 juta data penduduk Indonesia, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.
Menurutnya, kasus tersebut bukanlah hal sepele karena data penduduk termasuk kekayaan nasional yang harus dijaga.
"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan juga persoalan kecil. Melainkan sangat serius. Karena di era teknologi informasi saat ini, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga," ujar Bamsoet kepada awak media, Jumat (21/5/2021).
Baca Juga: Data 279 Juta Peserta BPJS Diduga Bocor, Pengamat: Ada Kelalaian Pengelolaan Sistem Keamanan
"Kedaulatan terhadap data, menunjukan kedaulatan sebuah bangsa. Bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan, data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak," tambahnya.
Bamsoet juga mengatakan dengan adanya kasus tersebut cukup menunjukan perangkat hukum cyber security kita tidak kuat.
"Berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi setidaknya 4.250 laporan kejahatan siber. Di tahun 2019, jumlahnya bahkan mencapai 4.586 laporan, dan di tahun 2018 sekitar 4.360 laporan," ujarnya.
Baca Juga: Data 279 Juta Warga Indonesia Bocor, Dirjen Dukcapil: Struktur Data Dukcapil Tidak Seperti Itu
Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan sebuah postingan yang berada di forum peretas Raid Forums.
Dalam postingan itu, seorang pengguna menjual 279 juta data penduduk Indonesia yang ditengarai berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.