Ketua BKSAP DPR: Palestina Persoalan Kita Bersama, Tertulis dalam Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di Palestina, merupakan persoalan bangsa Indonesia sebab tercantum dalam konstitusi.

"Dalam konstitusi ditulis dengan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi ini perintah konstitusi. Persoalan Palestina itu persoalan kita bersama, karena itu kita punya tanggung jawab," kata Fadli saat Konferensi Pers Pimpinan BKSAP DPR RI terkait penyerangan Israel tersebut di Media Center DPR RI, Jakarta, Rabu, (19/05/2021).

Karena itu, lanjut Fadli, BKSAP akan menjadi garda terdepan (frontline) lewat diplomasi parlemen guna mendesak konflik ini dapat ditangani di dunia internasional. 

Baca Juga: Doa Dan Salat Gaib Untuk Palestina Dari Sumsel

Dia menegaskan akan mengupayakan penegakan hukum terhadap tindakan Israel yang memborbardir Palestina lewat diplomasi parlemen.

Sebab hal tersebut merupakan bentuk solidaritas Indonesia kepada Palestina yang terus menjadi korban keganasan Israel.

"Kami mengutuk tindakan Israel tersebut, kami juga menyuarakan berbagai diplomasi ke parlemen di forum-forum internasional dengan harapan menggalang solidaritas terhadap Palestina," ujar politikus Partai Gerindra ini. 

Dunia internasional juga diharapkan dapat menghimbau negara yang punya hubungan diplomatik agar dapat menekan Israel.
 
Jika kondisi ini masih berlanjut, maka kredibilitas DK PBB dan wibawanya akan tergerus. "Israel juga keras kepala dan kebal terhadap kecaman. Harus ada contoh nyata, seperti pengiriman penjaga perdamaian internasional di bawah bendera PBB atau boikot produk dan sanksi internasional," ujarnya.

Baca Juga: Penangkapan Munarman, Fadli Zon: Sungguh Mengada-ada dan Kurang Kerjaan

Selain itu, Fadli menilai perlu adanya konsolidasi demi menjaga harapan pendirian negara Palestina yang demokratis, serta terakhir mendukung terciptanya rekonsiliasi seluruh bangsa Palestina. 
 

Dikatakannya bahwa negara-negara Islam memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka juga mendesak agar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dapat diseret ke pengadilan internasional sebagai penjahat perang.

Menurut Fadli, dukungan dan solidaritas kepada Palestina ini merupakan amanat konstitusi yang wajib diimplementasikan parlemen Indonesia.

Menurut data yang BKSAP himpun, saat ini tercatat aksi penembakan roket oleh Israel ke pemukiman Palestina tersebut sudah memakan korban jiwa hingga 217 orang, dimana sebanyak 61 orang terdiri dari anak-anak.