PP Muhammadiyah Sayangkan 'Bersedia Lepas Jilbab' Ditanyakan dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyayangkan 'bersedia lepas jilbab' ditanyakan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Saya sangat menyayangkan kalau memang benar ada pertanyaan yang terkait dengan kesediaan melepas jilbab," kata Abdul Mu'ti Sabtu (8/5/2021).

Baca Juga: KPK akan Periksa Keabsahan Surat Penonaktifan 75 Pegawai

Menurut Mu'ti, pertanyaan itu dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, tes wawasan kebangsaan tidak ada urusannya dengan jilbab.

"Itu merupakan pertanyaan yang bertentangan hak asasi dan ranah kehidupan pribadi," tambahnya.

Selain itu, pertanyaan yang cenderung tendensius itu justru akan berpotensi memecah belah bangsa.

Diketahui sebelumnya, beberapa pertanyaan sensitif dan tidak memiliki hubungan langsung dengan wawasan kebangsaan ramai dibicarakan publik. Salah satunya mengenai pegawai perempuan yang ditanya terkait jilbab.

Baca Juga: Beberapa Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ternyata sedang Tangani Korupsi Bansos sampai KKP

Menurut tuturan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK GIri Suprapdiono setelah adanya tes alih status kepegawaian, banyak pegawai yang saling bercerita terkait macam-macam pertanyaan yang diajukan.

Salah satunya, Giri membenarkan tentang pertanyaan tentang jilbab ini. Kabarnya, satu pegawai KPK ditanyakan kesediannya untuk melepas jilbab. Bahkan, akan dicap egois apabila tidak bersedia lepas jilbab untuk kepentingan negara.

"Yang membuat hati saya bergejolak adalah apakah anda bersedia mencopot jilbab, itu menurut saya keterlaluan. Kemudian tidak bersedia, lalu Anda egois dong, tidak memikirkan negara. Ini keterlaluan menurut saya," kata Giri dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5/2021).

Baca Juga: BKN Sebut Tes Wawasan Kebangsaan KPK Berbeda dengan TWK CPNS: Libatkan Lembaga Berpengalaman