Solusi Konflik Papua, Komnas HAM Sebut Presiden Jokowi sampai Panglima TNI Setuju Jalan Damai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku menerima dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto soal konflik Papua.

Hal ini ia lontarkan dalam diskusi bertajuk “Stop Pelanggaran-Pelanggaran HAM, Papua Damai” di kanal Youtube DPD GAMKI Jakarta, Rabu (5/5/2021).

“Kami membicarakan tentang penyelesaian masalah Papua itu. Komnas sudah menyampaikan beberapa kali usulan yang kami sebut dialog damai. Jadi, usulan itu sudah kami sampaikan kepada bapak presiden. Kemudian, mendapat sambutan positif,” ujar Taufan.

Baca Juga: Khawatir Perubahan Status Teroris untuk KKB, Komnas HAM Ajak Selesaikan Konflik dengan Dialog Damai

Pihak Komnas HAM pun merasa senang dengan sambutan itu.

Taufan lalu meminta Presiden Jokowi menyampaikan dukungan politik soal dialog damai dengan masyarakat Papua.

“Bahkan waktu itu kami minta, kalau Komnas HAM idenya itu disetujui, maka bapak presiden tolong juga berikan dukungan politik,” kata Taufan.

Ia mengatakan, dukungan ini penting agar masyarakat Indonesia tidak salah paham.

Sebabnya, selama ini Komnas HAM dan dirinya pribadi kerap menerima serangan dari sebagian masyarakat.

“Silakan nanti gimana caranya. Artinya supaya kami tidak diserang sana-sini. Kan kalau kita ngomong sesuatu selalu diserang sana-sini,” imbuhnya.

Taufan menuturkan, Komnas HAM menolak label ‘teroris’ bagi kelompok separatis bersenjata di Papua.

Hal ini pun mengundang banyak perundungan (bullying) hingga pencemaran nama baik.

“Kami menolak pelabelan teroris, perundungan terhadap lembaga bahkan individu itu terjadi. Saya diungkit-ungkit ini pernah berfoto dengan Tommy Soeharto. Padahal dulu foto itu sudah dibantah, itu bukan foto saya,” beber Taufan.

Baca Juga: Mantan Komisioner Komnas HAM Minta Negara Segera Buka Dialog dan Perdamaian di Papua

Menurut Taufan, Presiden Jokowi setuju pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan pendekatan keamanan dengan kekerasan.

Ucapan Jokowi itu pun disaksikan menteri-menteri lain.

“Presiden mengatakan komitmennya di depan Menko Polhukam Pak Mahfud dan ada juga Pak Pratikno. Bahkan Pak Mahfud dan Pak Pratikno diperintahkan untuk berdiskusi lebih mendalam dengan Komnas HAM tentang bagaimana dialog damai itu dilakukan,” tuturnya.

Sambutan positif juga datang dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Taufan menyebut pernah mendapat pernyataan dukungan dari pimpinan TNI itu dari beberapa pertemuan.

“Saya secara pribadi waktu itu juga bicarakan pada Bapak Panglima TNI, ‘Apakah operasi keamanan Bapak tidak bisa diubah, dimodifikasi menjadi operasi sejahtera?’. Beliau setuju. Itu satu harapan waktu itu yang kami dapatkan,” bebernya.

Menurut Taufan, pendekatan kemanusiaan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik di Papua.

“Gagasan Komnas HAM tetap sama. Bahwa tidak ada pilihan. Bahwa kita harus upayakan dialog damai,” kata Taufan.

“Kalau kita lihat pendekatan keamanan selama ini tidak menunjukkan penurunan ekskalasi perlawanan maupun ekskalasi kekerasan,” tambahnya.

Komnas HAM pun mengaku siap berdiri paling depan mengupayakan jalan damai.

Baca Juga: Dulu, 3 Cara Ini Dilakukan Gus Dur untuk Selesaikan Konflik di Papua

“Saya akan mengirimkan utusan untuk melakukan upaya-upaya damai kepada siapapun, termasuk yang diangggap paling keras. Benny Wenda? Oke, kita akan kirim tim kita untuk datang ke sana. Saya juga pernah datang ke Jose Ramos-Horta (Politisi Timor Leste),” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Mamberob Yoshepus Rumakiek, anggota DPD RI Provinsi Papua Barat pun mendorong pemerintah Indonesia memilih jalan damai.

“Penetapan status teroris seperti ini hanya melahirkan trauma berkepanjangan dan tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Kalau mau membangun Papua, saya kira pendekatannya bukan pendekatan keamanan,” ujar Mamberob.