Ini Alasan Pemerintah Memasukkan KKB di Papua sebagai Organisasi Teroris

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sempat terjadi pro kontra, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia resmi memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Bukan tanpa alasan pemerintah memberikan label teroris bagi KKB Papua.

Pasalnya, menurut Mahfud, pelabelan organisasi teroris terhadap KKB sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Baca Juga: Lekagak Telenggen, Gembong KKB yang Paling Diburu TNI Polri Sempat Terlihat di Lokasi Kontak Senjata

Berdasarkan aturan itu, mereka yang dikatakan teroris adalah siapa pun yang merencanakan, menggerakan, dan mengorganisasikan terorisme.

Adapun terorisme sendiri adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

"Yang dapat menimbulkan korban secara massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan," papar Mahfud.

Di samping itu, lanjut Mahfud, langkah pemerintah ini sejalan dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pimpinan instansi serta lembaga negara lainnya yang menyatakan KKB telah melakukan kekerasan secara brutal dan masif.

Baca Juga: Jenderal TNI yang juga Kepala BIN Papua Ditembak KKB, Ini Lokasi Penembakannya

Mahfud pun mengaku tak sedikit tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan DPRD di Papua yang selama ini sudah mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk memberikan dukungan.

"(Mereka memberikan) dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua," tegas Mahfud.

Seperti diberitakan KompasTV sebelumnya, ketegangan di Papua belakangan ini meningkat dengan kontak tembak yang melibatkan aparat keamanan TNI-Polri dan KKB.

Pada Minggu (25/4/2021) lalu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur usai terlibat kontak tembak dengan KKB.

Selanjutnya, dua hari berselang Selasa (27/4/2021), seorang anggota Brimob Polri, Bharada Komang meninggal.

Kemudian dua lainnya luka-luka usai terlibat kontak tembak dengan KKB.

Baca Juga: TNI Sebut Penembakan Kepala BIN Papua Diduga Dilakukan KKB Pimpinan Lekagak Telenggen