Kak Seto Nilai Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi Bisa Kena Pasal Berlapis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menilai Kasus dugaan pemerkosaan dan perdagangan remaja yang dilakukan AT (21), anak anggota DPRD Kota Bekasi dapat dikenakan pasal berlapis.

Menurut Kak Seto AT sudah melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Bahkan tindakan AT sudah melebihi dari tindakan kekerasan seksual.

"Ini jelas pelanggaran hak anak. Selain kekerasan seksual juga tindak pidana perdagangan orang. Tentu sanksi pidananya juga akan berlapis," ujar Kak Seto saat dihubungi, Kamis (22/4/2021). Dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Kronologi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Anak Anggota DPRD hingga Dipaksa Layani 5 Pria

Kak Seto menjelaskan pihaknya akan mengawal kasus yang kini ditangani oleh Mapolres Metro Bekasi. Tak hanya itu, rencananya Kak Seto akan menemui langsung Kapolres Metro Bekasi untuk menanyakan perkembangan kasus yang sudah dilaporkan oleh keluarga korban.

Pengawalan ini, sambung Kak Seto, bagian dari kerja sama dalam nota kesepahaman LPAI dengan Mabes Polri dalam perlindungan dan pendampingan kasus yang berkaitan dengan anak.

LPAI tidak ingin kasus ini berjalan ditempat lantaran pelaku merupakan keluarga anggota DPRD Kota Bekasi.

"Selain ada LPAI pusat, nanti kami akan meminta perhatian dari ketua LPAI Bekasi. Kami akan mendesak juga Polres Metro Bekasi Kota untuk bertindak lebih tegas lagi," ujar Seto Mulyadi.

Baca Juga: Remaja Korban Pemerkosaan Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dipaksa Pelaku Layani 5 Orang Sehari

Adapun keluarga PU (15), korban perkosaan dan penjualan orang yang dilakukan AT sudah melapor ke Mapolres Metro Bekasi.

Ibu korban LF (47) menjelaskan atas perbuatan AT, putrinya mengalami trauma dan mengalami penyakit kelamin yang diduga tertular dari terduga pelaku.

"Jadi ada benjolan, sering berdarah. (Efeknya) gatal dan nyeri. Mohon doanya operasi kemarin lancar dan kasusnya cepat selesai," ujar LF.  

LF juga mengaku jika keluarga terlapor sempat menawarkan bantuan biaya pengobatan untuk operasi putrinya. Namun, LF dan keluarga menolak tawaran tersebut karena khawatir bantuan itu akan mengganggu proses hukum kasus dugaan pemerkosaan yang dialami anaknya.

LF secara tegas menolak upaya perdamaian dan pencabutan laporan polisi yang diminta keluarga terduga pelaku.

"Pihak pelaku WA ke anak saya agar dicabut laporannya," ujar LF.