Survei IPS: Presiden Jokowi Butuh Gebrakan Baru, Kepuasan Masyarakat atas Kinerjanya Turun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Survei Indonesian Presidential Studies (IPS) mencatat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo menurun selama Maret-April 2021.

Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (21/4/2021). Direktur Eksekutif IPS Nyarwi Ahmad mengatakan 52,6 persen responden survei mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.

"Dalam kurun waktu lebih tujuh bulan September 2020-Maret 2021 kepuasan publik atas kinerja Jokowi menurun hampir sembilan persen," ujar Nyarwi, dilansir dari Kompas.com.

Baca Juga: Survei LSI: Selain Untuk Kepentingan Pribadi, Gratifikasi Jadi Bentuk Korupsi di Kalangan PNS

Sebelumnya, survei IPS mencatat 61,3 persen responden merasa puas dan sangat puas dengan kinerja Jokowi pada September 2020.

Tak cuma itu, ada pula peningkatan persentase responden yang menilai kinerja Presiden Jokowi biasa saja.

Pada September 2020, hanya ada 22,5 persen responden yang menilai kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu biasa saja. Akan tetapi, angkanya meningkat menjadi 29,9 persen pada survei Maret 2021.

Hal sama juga terjadi pada persentase responden yang mengaku tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja Jokowi.

Ada 13,5 persen responden yang mengaku tidak puas atau sangat tidak puas atas kinerja Jokowi pada September 2020. Pada Maret 2021, angkanya menjadi 15,5 persen.

“Dari data ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi perlu gebrakan baru,” kata Nyarwi.

Survei ini berjalan dengan metode multistage random sampling dengan cara wawancara tatap muka. 

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Suka Impor Beras...

Jumlan responden sebanyak 1.200 dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 persen. 

Hasil survei ini telah dirilis dalam jurnal kajian kepresidenan yang dapat diakses secara terbuka.

IPS sendiri adalah lembaga yang menghasilkan beragam kajian terkait sistem politik dan pemerintahan, komunikasi politik dan publik, kebijakan publik, pemasaran politik, hingga opini publik di Indonesia.