Formappi Menilai Kementerian Investasi Akan Jadi Rebutan Parpol Tempatkan Perwakilannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Investasi akan menjadi daya tarik dan rebutan partai politik untuk menempatkan perwakilannya. Lantaran, Kementerian Investasi akan bersentuhan dengan komisi-komisi di DPR yang bidangnya “basah”.

Hal tersebut dikemukakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius, Jumat (16/4/2021).

“Yang menarik buat saya ada kementerian baru investasi, sesuai dengan namanya akan bersentuhan dengan bidang-bidang yang di DPR komisi 'basah',” kata Lucius Karius.

“Ini lahan yang saya kira sangat menarik partai-partai untuk menempatkan orangnya. Dan di DPR akan menarik untuk menjadi mitra mereka,” tambahnya.

Baca Juga: PKS Menilai Rencana Presiden Jokowi Merubah BKPM Jadi Kementerian Investasi Tidak Tepat

Lucius Karius lebih lanjut menuturkan, munculnya rencana membentuk Kementerian Investasi setelah disahkannya UU Cipta Kerja merupakan bukti kekacauan perencanaan. Sepatutnya, kebutuhan untuk membentuk Kementerian Investasi disampaikan secara langsung saat membahas UU Cipta Kerja.

“Isu terkait dengan kebutuhan akan perlunya sebuah kementerian baru tidak pernah dibicarakan,” katanya.

Mirisnya, setelah UU Cipta Kerja disahkan tidak ada gerak nyata dari pemerintah untuk menjalankan apa yang sudah diputuskan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Beberkan Pentingnya Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

“Bahkan peraturan turunannya keliatan belum jelas. Tiba-tiba muncul keinginan untuk membuat kementerian baru. Menurut saya ini potret buruk dari tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

“Ketika aturan sudah ada dan saat membahasnya, tapi kebutuhan untuk membentuk Kementerian Investasi itu tidak pernah dibicarakan. Tapi tiba-tiba setelah UU disahkan, rencana untuk membentuk kementerian itu baru muncul,” lanjut Lucius Karius.

Baca Juga: DPR Setujui Penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud dan Pembentukan Kementerian Investasi

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo pernah membeberkan alasan di balik kebutuhan membentuk Kementerian Investasi. Menurut Presiden Jokowi, ekspor dan investasi Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Di antaranya, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Berangkat dari alasan tersebut, Presiden Jokowi menilai Indonesia harus segera mengejar ketertinggalan. Di samping itu, Presiden Jokowi menuturkan, investasi merupakan kunci penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.