PKS Menilai Rencana Presiden Jokowi Mengubah BKPM Jadi Kementerian Investasi Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan perubahan nomenklatur. Bagi Mardani Ali Sera, mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi bukanlah solusi yang tepat.

“Investasi itu bukan karena ada kementerian, bukan karena undang-undang,” kata Mardani Ali Sera, Jumat (16/4/2021).

“Tapi karena penegakan hukumnya memang punya kekokohan yang tajam, ada korupsi rendah, dan birokrasi yang melayani. Nah, tiga ini belum ada gitu,” tambah Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Presiden Jokowi Beberkan Pentingnya Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah di pekan ini Presiden Joko Widodo membeberkan betapa pentingnya investasi bagi Indonesia. Saat ini, kata Presiden Jokowi, hampir semua negara di dunia saat ini konsentrasinya kepada investasi.

Dalam penegasannya, Presiden Jokowi bahkan mengatakan memperlambat izin investasi sama juga dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional.

Baca Juga: KPK Ingatkan Pemda Tak Persulit Izin Investasi

“Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi daerah, kalau pertumbuhan ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat artinya kan ekonomi nasional tidak akan meningkat, hati-hati mengenai ini,” tegas Presiden Jokowi.

“Karena yang namanya APBD ini enggak mungkin naik secara signifikan, oleh sebab itu yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi investasi dan ekspor, sebab itu saya ingin menekankan mengenai investasi ini,” tambah Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengutarakan keuntungan lain dari investasi, yakni memberikan income kepada negara dan daerah. Karena dari investasi yang ada, negara atau daerah bisa menarik pajak.

Baca Juga: Arsjad Rasjid: Investasi Penting untuk Buka Lapangan Kerja Baru

“Hati-hati, sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Gede sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menuturkan penegasannya terkait investasi juga didasari kehati-hatian dalam menghadapi kuartal kedua di bulan April, Mei, dan Juni. Pasalnya, kuartal ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi bisa naik atau tidak.

Baca Juga: DPR Setujui Penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud dan Pembentukan Kementerian Investasi

“Kalau tidak, kuartal berikutnya kita betul-betul akan sangat berat. Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak di atas 7 persen di kuartal kedua, bukan barang yang mudah bukan sesuatu yang mudah,” tuturnya.

“Tetapi kalau dukungan dari daerah, dukungan dari provinsi, dari kota, dari kabupaten semuanya bergerak bersama-sama, saya yakin ini menjadi sesuatu yang mudah,” tambahnya.