Terkait Wacana Mudik, Epidemiolog: Pemerintah Tidak Konsisten antara Perkataan dan Perbuatan

KOMPAS.TV - Dicky Budiman, pakar wabah dari Griffith University Australia, menyayangkan kebijakan pemerintah selama ini terkait masa libur panjang. Menurut Dicky, perkataan dan kebijakan pemerintah sering tidak sejalan.

Selama ini, Dicky mengamati, pemerintah memang mengimbau masyarakat untuk mengurangi perjalanan saat hari libur panjang atau long weekend.

Namun, pemerintah juga memberikan potongan harga pada angkutan umum jarak jauh, seperti kereta dan pesawat.

"Jadi tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan pemerintah, dan jika terus berlanjut hal itu akan menyebabkan lonjakan mudik. Lonjakan itu bisa memicu lonjakan kasus penyebaran Covid-19,” kata Dicky, Rabu (17/3/2021), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Tak Ada Larangan Mudik 2021, Komisi IX: Sesuai Strategi Gas Rem Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Terkait wacana mudik tahun ini, Dicky meminta pemerintah tidak lagi memberi diskon pada sarana transportasi publik.

“Jika diperbolehkan mudik, pemerintah juga harus mengimbau agar tidak ada pemotongan harga atau diskon pada sarana transportasi seperti kereta dan pesawat. Karena akan sangat kontra produktif dengan tujuan pemerintah sendiri, yakni mengerem mobilitas," ujar Dicky.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengumumkan, pemerintah tidak melarang masyarakat mudik saat perayaan Idul Fitri 2021.

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI. Selasa (16/3/2021).

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Ngotot Impor Beras 1 Juta Ton

Saat itu, Budi menyebut, Kemenhub dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sedang menyiapkan protokol kesehatan ketat untuk mengakomodasi mudik Lebaran. Tim itu akan berkoordinasi untuk melacak kasus Covid-19 di antara masyarakat yang bepergian.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan sejauh ini kebijakan mudik lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Meski masih dalam pembahasan, Satgas mengingatkan masyarakat mudik di tengah pandemi dapat memicu lonjakan kasus Covid-19.

Berkaca pada libur panjang Idul Fitri pada Mei 2020 lalu, angka kasus baru Covid-19 meningkat 69-93 persen yang terjadi pada Juni 2020, atau dua minggu setelah libur lebaran.

Bila akhirnya pemerintah tak melarang mudik, Dicky Budiman memperingatkan masyarakat untuk membatasi bepergian.

Baca Juga: Menhub Bilang Tidak Larang Mudik Lebaran 2021, Satgas Covid-19: Masih Dibahas Belum Putuskan

“Dalam kondisi ini lebih baik masyarakat tidak mudik ya. Karena kita juga masih berhadapan dengan ancaman virus Corona strain baru B117, yang lebih cepat menular dan dapat meningkatkan angka kematian,” kata Dicky.

Jika masyarakat terpaksa bepergian, Dicky Budiman menyarankan melakukan tes Covid-19 dan mematuhi protokol kesehatan.

“Ini sangat penting, vaksin itu tidak menghilangkan kewajiban testing. Bisa dengan PCR atau rapid tes antigen, tidak selain dua itu," tegas Dicky.