Pemerintah Tak Larang Mudik, Ini Kata Satgas Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah memastikan tidak akan melarang kegiatan Mudik Lebaran untuk tahun 2021 meski pandemi masih berlangsung. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pun meminta agar masyarakat secara bijak menyikapi bakal diperbolehkannya mudik tahun ini.

“Pada prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak masyarakat untuk dapat mengambil keputusan terbaik," ujar Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/3/2021).

Menurut Wiku, dilarang atau tidaknya kegiatan mudik secara prinsip tetap membutuhkan sikap bijak masyarakat untuk menghadapinya.

Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik 2021, DPD: Perketat Akses Pintu Masuk Perbatasan Wilayah

"Khususnya, terkait melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan Covid-19," kata dia. 

Seperti yang juga diberitakan Kompas.com, Wiku juga menyebut, kebijakan mudik Lebaran 2021 saat ini masih dalam tahap pembahasan kementerian dan lembaga terkait.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021. Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Menurut Menhub, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, salah satunya Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.

Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik Meski Tahu akan Ada Lonjakan Pemudik

"Kementerian Perhubungan sebagai koordinator nasional angkutan Lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik berjalan dengan baik. Oleh karenanya, saya mengajak kepada Bapak Ketua Komisi dan anggota untuk memantau persiapan mudik dan juga memantau proses mudik itu sendiri," jelas Budi saat rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021).

Adapun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun meminta agar pemerintah memperketat semua akses pintu masuk perbatasan wilayah dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

“Jadi pemerintah harus menyiapkan posko-posko di seluruh bandara, pelabuhan, serta jalan-jalan di titik masuk arus mudik," kata Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin, Selasa (16/3/2021).

Baca Juga: Mobil Dikemudikan Anak di Bawah Umur Tabrak Indomaret Tewaskan Seorang Anak Kecil

Senator yang pernah menjadi Wakil Gubernur Bengkulu itu menyebut, hal itu harus dilakukan sebagai antisipasi terjadinya penularan virus corona pada saat musim mudik Lebaran.

Nantinya di posko-posko tersebut harus menyediakan alat tes untuk pencegahan dan sarana evakuasi ke rumah sakit di tiap daerah khusus menangani Covid-19.

Sultan mengatakan, pada tahun 2021 ini, kegiatan mudik kali bakal memiliki tantangan tidaknya persoalan kemacetan arus mudik.

Tetapi juga bagaimana menjaga agar laju pertumbuhan Covid-19 tetap bisa ditekan di tengah hiruk pikuk keramaian hari raya.

Baca Juga: Mudik Pakai Mobil Listrik? Tenang, Ada SPKLU di 4 Ruas Tol Ini

"Ya, pemerintah harus bekerja keras dan ekstra prima. Tantangan Lebaran kali ini bukan hanya kemacetan arus mudik. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah mempersiapkan teknis secara detail untuk persoalan ini," ujar Sultan.