Desak Hentikan Impor Beras, Politikus PKB: Kapan Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan?

JAKARTA, KOMPAS.TV- Desakan agar pemerintah Indonesia mengkaji rencana impor beras terus mengemuka. Kali ini, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Daniel Johan mendesak pemerintah agar mengkaji kembali rencana untuk melakukan impor beras disaat para petani di Indonesia akan melakukan panen raya tahun ini. 

Anggota Komisi IV DPR itu menyampaikan, berdasarkan data BPS, produksi beras tahun ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya, sehingga hal itu bisa menjadi pertimbangan dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
 

“Ini tekanan yang sangat serius dari Komisi IV. Impor mungkin memberikan keuntungan untuk sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani. Kalau denyut ekonomi desa itu berhenti, maka dampaknya akan terasa sampai ke semua kota. Karena daya beli langsung anjlok dan kemiskinan meningkat,” kata s Daniel saat Rapat Dengar Pendapat  dengan jajaran Kementerian Pertanian dan Perum Bulog di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021) dikutip laman dpr. ri.

Baca Juga: Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton, Petani: Kami Ditenggelamkan

Sebab sampai  Bulan Mei 2021, seluruh petani di Indonesia akan melakukan panen raya. Daniel mendapat kabar bahwa di daerah Sukabumi, Jawa Barat, saat ini harga gabah anjlok sampai ke harga Rp1000 sampai dengan Rp1500.

“Bayangkan, buat apa ada Kementerian Pertanian kalau gabah di tingkat petani bisa anjlok sampai angka Rp1500. Di dapil saya (Kalimantan Barat), harga gabah sekarang sekitar Rp3.300 saja sudah bagus. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Seharusnya kita semua komitmen agar kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini. Rakyat jangan semakin dipersulit,” tegas Daniel.

Baca Juga: Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras Tahun 2021

Legislator dapil Kalbar I itumenyatakan, rencana impor beras akan menjadi pukulan yang sangat berat. Sampai panen raya tahun lalu petani dihajar dengan impor. Oleh karenanya, Daniel meminta Kepala Bulog ikut membantu memantau kondisi petani di Sukabumi tersebut.

“Kapan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan kalau yang menghancurkan adalah kita sendiri. Kami meminta, tunjukkan keberpihakan dari Kementerian Pertanian agar impor tidak dilakukan selama petani panen raya. Dan Kementerian Pertanian harus bertanggungjawab kalau (impor) itu dilakukan. Buat apa program triliun rupiah kalau akhirnya petani bukannya untung malah buntung,” pungkasnya.