Ketua BKSAP Fadli Zon: Asean Lamban Sikapi Kudeta di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua  Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon  turut merespon situasi terkini di Myanmar yang makin mencemaskan menyusul krisis politik di negara tersebut akibat kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu. 

Menurut Fadli, ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference yang seharusnya ditempatkan dalam kerangka kewajiban negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan prinsip dan nilai-nilai bersama secara utuh yang termuat dalam Piagam ASEAN.

"Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas. Demikian pula repatriasi ratusan ribu warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar,” ujar Fadli dalam siaran persnya, Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Junta Myanmar Menolak Seruan PBB dan Membunuh Lebih Banyak Pengunjuk Rasa

Politikus Partai Gerindra ini  juga mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan puluhan korban tewas, luka-luka, dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum. BKSAP juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secara cepat melakukan langkah-langkah yang diperlukan.

Ia menegaskan, BKSAP DPR RI akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah konkret menjamin penghormatan prinsip dan tujuan dari Piagam ASEAN. Antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government.

Baca Juga: Polisi yang Melarikan Diri dari Myanmar Mengaku Diperintahkan Untuk Tembak Demonstran Sampai Mati

“Harus diingat pula bahwa AIPA dibentuk tujuannya antara lain mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN. BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada Parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif,” terangnya.

Langkah prioritas lainnya menurut Fadli yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Ia juga mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta.

Baca Juga: PBB Secara Aklamasi Menyerukan Agar Myanmar Kembali ke Pemerintahan yang Sah

 
“Bersama BKSAP DPR RI saya juga mendukung penuh Pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Tentu saja itu harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai salah satu norma dasar pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN,” papar Fadli.