Dinilai Tak Sesuai Kaidah Klinis, DPR Tuding BPOM 'Anak Tirikan' Vaksin Nusantara Gagasan Terawan

KOMPAS.TV - Komisi IX DPR menggelar rapat kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Menteri Riset Dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan Tim Peneliti dari sejumlah Universitas, mengenai pengembangan Vaksin Merah Putih. Termasuk yang diundang adalah Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengembangkan Vaksin Nusantara.
 
Wakil Menteri Kesehatan menjelaskan pengembangan Vaksin Merah Putih untuk mencapai kekebalan kolektif. 
Vaksin Merah Putih direncanakan akan menjalani uji klinis fase 1 pada Juni 2021, dan nantinya diproyeksi menjadi kelanjutan pembentukan kekebalan kolektif.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR, Mantan Menkes Terawan Agus Putranto juga menyampaikan perkembangan Vaksin Nusantara.

Menurut Terawan, Vaksin Nusantara bisa digunakan untuk warga yang memiliki penyakit bawaan, atau komorbid.

Dalam penjelasannya di Komisi IX DPR, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito, mengungkapkan proses uji klinis tahap 1 Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah pelaksanaan penelitian medis. Salah satunya mengenai perbedaan lokasi antara tempat penelitian dan lokasi komite etik

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita, mengkritisi sikap BPOM terhadap Vaksin Nusantara. BPOM diminta tidak diskriminatif dan terbuka dalam proses tahapan perizinan vaksin, tanpa kecuali terhadap Vaksin Nusantara yang digagas oleh  Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.