Cerita Menlu Soal Diplomasi & Kerja Sama Bilateral-Multilateral untuk Ketersediaan Vaksin Covid-19

KOMPAS.TV - Di tengah ancaman mutasi virus corona B117 dan tingkat penularan yang belum terkendali, vaksin menjadi salah satu harapan untuk mengentaskan pandemi.

Kedatangan gelombang pertama sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca, lewat skema kerjasama multilateral aliansi global untuk vaksin dan imunisasi, atau Gavi Covax Facility, menambah ketersediaan dan keragaman vaksin Covid-19 di Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin vaksin AstraZeneca untuk warga dewasa dan lansia.

Izin penggunaan darurat diberikan sejak 22 Februari 2021 berdasarkan uji klinis yang menyatakan tidak ada efek samping berbahaya dan vaksin terbukti meningkatkan antibodi terhadap virus corona.

Menlu lebih lanjut mengungkapkan, kedatangan vaksin ini tidak lepas dari kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Termasuk berbagai pihak internasional yaitu negara donor, Aliansi Vaksin GAVI, Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (UNICEF), Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), dan lain-lain.

Kedatangan vaksin vaksin AstraZeneca dan keluarnya izin penggunaan darurat dari BPOM, ditindaklanjuti oleh lembaga Bahtsul Masail, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang mengeluarkan rekomendasi bahwa vaksin vaksin AstraZeneca suci, tidak mengandung najis, dan halal.

Upaya menjamin ketersediaan vaksin covid-19 oleh Indonesia, dilakukan baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. 

Simak penjelasan selengkapnya bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang juga menjabat ketua bersama Covax AMC Engagement Group yang diprakarsai WHO dan aliansi vaksin global GAVI.