Jokowi Pecat Pejabat Akibat Impor Pipa, Luhut: Pertamina Ngawurnya Minta Ampun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memecat langsung seorang pejabat PT Pertamina (Persero). Luhut menyebut pejabat itu “ngawur”.

Luhut mengungkapkan kisah pemecatan pejabat yang mengambil kebijakan sembarangan itu.

“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” ujar Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 yang tersiar melalui Youtube BPPT TV, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga: Wacana Impor Beras Usai Presiden Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Ini Alasannya

Jokowi memecat pejabat itu berkaitan dengan langkah impor pipa untuk proyek Pertamina. Hal ini tak sesuai dengan aturan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” kata Luhut.

Namun, Luhut tidak mau membeberkan siapa nama pejabat terkait.

“(Ada yang) sempat tanya alasan saya. Alasan saya TKDN. Kamu cek saja siapa yang diganti itu,” tambah Luhut.

Luhut menyayangkan hal ini bisa terjadi. Menurutnya, pejabat Indonesia kini kurang profesional dan tak idealis karena tak mencintai produk dalam negeri.

Baca Juga: CDC: Dua Minggu setelah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Dapat Berkumpul Tanpa Masker

“Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang. Anda lebih muda dari saya. Saya 74 tahun tahun ini. Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja,” tutur Luhut.

Terkait TKDN, Luhut sepakat dengan Jokowi soal pentingnya komponen dalam negeri untuk mendukung pembukaan lapangan kerja.

“Saya jelaskan kepada pak presiden, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira Rp 1.300 triliun. Anda bisa bayangkan semmua kalau itu bisa kita gunakan 60 persen atau 50 persen saja local content itu 50 bilion dollar (AS),” beber Luhut.

Menurut Luhut, penggunaan komponen dalam negeri untuk proyek pemerintah serta BUMN juga dapat menghemat anggaran. Ia pun pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk memecat pejabat yang tak patuh.

Baca Juga: Di Hadapan Jokowi, Amien Rais Singgung Ancaman Neraka Jahanam Ketika Bahas Penembakan Laskar FPI

“Jadi saya bilang, kalau nanti ada kita ketahuan pak presiden, bapak harus memecat. Mengganti orang itu. Karena kalau tidak, kita ini semua beragama tapi pada hakekatnya kita mengkhianati apa yang kita yakini dengan berbohong, menipu, dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya kita harus bekerja dengan hati,” kata Luhut.

“Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling,” pungkasnya.