KPK dan Pemerintah Dituntut Serius Mengungkap Korupsi Sektor Perpajakan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kasus dugaan korupsi yang melibatkan petugas  perpajakan di Kementerian Keuangan diminta diusut tuntas. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan hal ini merupakan pertaruhan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini pertaruhan bagi KPK untuk membuktikan kepada publik. Mulai dari penyelidikan sampai ke eksekusi," katanya saat diwawancara program "Kompas Pagi" di Kompas TV, Senin (8/3/2021). 

Menurut Masinton, dengan mengumumkan dugaan adanya penyimpangan di Ditjen Pajak, artinya KPK sudah memiliki alat bukti yang memadai. "Selama ini setiap tahun KPK merilis potensi kerugian negara dari pajak, kepabeanan, penerimaan negara bukan pajak," tambahnya. 

Baca Juga: Kantor Pajak akan Awasi Ketat Youtuber, Selebgram, dan Tiktoker

Maka, inilah saatnya membuktikan keseriusan menangani korupsi dan kebocoran di sektor pajak. Sebab, menurut Masinton dalam kondisi sekarang negara sangat membutuhkan penerimaan dari sektor pajak.    

Sementara peneliti ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa pemerintah harus benar-benar mendukung dan membuktikan keseriusan mengungkap kasus miliaran ini. "Jangan karena alasan tidak gaduh atau jaga image,  tapi follow-up tidak jelas," kata Bhima. 

Dorongan kuat juga datang dari Wakil Ketua DPR RI  Azis Syamsuddin yang  mendukung upaya KPK  dalam mengungkap dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap yang terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Sri Mulyani Copot Pejabat Ditjen Pajak yang Diduga Terima Suap Demi Memudahkan Penyidikan KPK

“Saya mendukung upaya KPK mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat pada kasus ini sampai ke akarnya, baik petugas maupun wajib pajak yang melanggar, sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” kata Azis dalam keterangan pers,  Jumat (5/3/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mendukung KPK untuk menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas dan dapat memberikan efek jera. Menurut Azis, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi petugas pajak dan wajib pajak agar kasus serupa tidak terulang.

“Pegawai pajak harus menanamkan nilai-nilai profesional, berintegritas, dan bersih dari unsur-unsur praktik korupsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan," ujarnya. Azis meminta Kemenkeu mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran di Ditjen Pajak, usai KPK menetapkan dua orang tersangka dalam dugaan suap yang menjerat pegawai negeri sipil (PNS) di Ditjen Pajak.