Survei Indikator: 41 Persen Masyarakat Tak Mau Divaksin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sebanyak 41 persen masyarakat tidak bersedia divaksin. Hal ini diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

"41 persen kurang bersedia divaksin. Pada September 43 persen (masyarakat tidak bersedia divaksin)," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam Rilis Survei Nasional bertema 'Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19" yang digelar secara virtual, Minggu (21/2/2021).

Temuan ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo melakukan vaksinasi perdana.

Ini artinya, imbuh Burhanuddin, ketika Presiden Joko Widodo dan artis Raffi Ahmad mendapatkan vaksinasi, hanya terdapat peningkatan 2 persen ketertarikan warga.

Alasan masyarakat tidak bersedia divaksin, sebanyak 54,2 persen karena efek samping vaksin yang belum dipastikan. Kemudian 27 persen masih meragukan efektivitas vaksin.

Sebanyak 23,8 persen beralasan masih merasa sehat atau tidak membutuhkan vaksin, dan 17,3 persen lainnya tidak bersedia divaksin jika harus membayar.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Segera Dilakukan, Ini Link Pendaftaran untuk 34 Provinsi

Pada kelompok yang bersedia divaksin, yakni 54,9 persen, mayoritas tidak bersedia jika
harus membayar (70 persen), dan sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar.

"Secara total sekitar 38,4 persen tidak bersedia diberi vaksin jika harus membayar/membeli, dan hanya sekitar 13 persen yang bersedia diberi vaksin
meski harus membayar/membeli," tutur Burhanuddin.

Sementara dalam temuan lainnya, sebanyak 91,3 persen masyarakat sudah mengetahui bahwa pemerintah telah memulai program vaksinasi virus Corona.

Mayoritas masyarakat juga setuju dengan pendapat, bahwa mereka menerima vaksin jika telah dinyatakan halal.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Target Vaksinasi 182 Juta Penduduk, Harus Selesai Akhir Tahun Ini