Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial Temukan 75 Kepala Keluarga Mampu di DKI Dapat Bansos Tunai

Baca Juga: Cegah Kerumunan, Penerima Bansos Tunai di DKI Dibatasi 500 Orang Per Lokasi

"Kebanyakan korban takut untuk melapor secara resmi. Alasannya (pemotongan BLT) untuk dibagikan kepada warga yang tidak mendapat BLT. Ada modus untuk alasan pembangunan pos RW, pembelian ambulans, pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya," ujar Dika.

Aduan lainnya, sebanyak 19 persen masyarakat yang dipantau mengatakan lokasi pendistribusian jauh dari rumah tinggal.

Lalu, 30,5 persen warga menyatakan, jadwal pendistribusian dilakukan bertepatan dengan waktu kerja.

Pihaknya juga melakukan pengamatan di 25 kelurahan. Hasilnya, 47 KK di tujuh kelurahan dilaporkan tidak bisa mencairkan dana BLT karena tidak bisa menunjukkan KTP suami.

Baca Juga: Masyarakat yang Menolak Vaksin Covid-19 Tak Dapat Bansos dari Pemerintah

Hal ini terjadi karena berbagai kondisi, antara lain karena sudah bercerai, ditinggal oleh suami, atau suaminya bekerja di luar kota.

Hasil penelusuran melaporkan, ada 135 KK penerima BLT di 16 kelurahan yang juga merupakan penerima bantuan lain, seperti program keluarga harapan (PKH), BPN, dan KLJ.

Laporan lain, yakni 76,8 persen penerima manfaat yang disurvei juga mengeluhkan bahwa besaran dana BLT yang diterima setiap KK tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Bulan Februari, Ambil Bansos Tunai Rp 300.000 langsung di ATM Bank DKI

Sementara itu, 80,4 persen penerima merasa besaran dana BLT habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama dua hari sampai dengan satu minggu saja.

"92,3 persen menyatakan bahwa dana BLT habis digunakan untuk membeli kebutuhan sembako," ujar Dika.