Terlambat Bentuk Sovereign Wealth Fund, Jokowi Yakin INA Bisa Kejar Ketertinggalan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia negara yang terlambat membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Meski demikian Jokowi yakin Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) mampu mengejar ketertinggalan dan mampu memperoleh kepercayaan nasional hingga internasional.

“Negara seperti UEA, Tiongkok, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuawit, Qatar sudah 30-40 tahun yang lalu mempunyai Sovereign Wealth Fund (SWF) dan telah memiliki akumulasi dana yang besar dan untuk pembiayaan pembangunan,” kata Jokowi saat mengumumkan Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA), Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Kenalkan 5 Direksi INA, Jokowi: Mereka akan Bawa INA jadi Lembaga Kelas Dunia 

Jokowi menuturkan, walaupun INA lahir belakangan baginya tidak ada kata terlambat. Apalagi, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat yakni diperintah langsung UU CIpta kerja dan cara kerjanya juga jelas diatur PP no 74 tahun 2020. Jokowi lebih lanjut menjamin INA bisa menjadi insititusi profesional yang dilindungi oleh UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam langkah-langkah kerjanya.

“INA harus inovatif, harus berani mengambil keputusan out off the box dengan tata kelola yang baik. Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi Indonesia maju,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Umumkan Dewas dan Direksi INA, Ini Nama-namanya

Jokowi menjelaskan INA mempunyai posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jokowi yakin dengan keberadaan INA, Indonesia akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

“INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur nasional,” kata Jokowi.

Sebagai informasi, Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) dijabat oleh: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Haryanto Sahari (anggota Dewas INA), Yozua Makes, dan Darwin Cyril Noerhadi.

Sementara jajaran Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) diisi oleh Ridha Wirakusumah (Ketua Dewan Direktur), Arief Budiman (Wakil Ketua Dewan Direksi/ Direktur Investasi), Stefanus Ade Hadiwidjaja (Direktur Investasi), Marita Alisjahbana (Direktur Risiko), dan Eddy Porwanto (Direktur Keuangan).