Singgung Permintaan Jokowi, SBY Umpamakan Kritik Pemerintah sebagai Obat Cegah Kegagalan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan permintaan agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun ikut menyampaikan pendapatnya soal kritik.

Melalui akun twitter @SBYudhoyono, SBY menyamakan kritik dengan obat. SBY juga mengatakan pujian seperti gula.

Baca Juga: Pengamat: SBY Sutradara Isu Kudeta demi Strategi Elektoral Partai Demokrat

“Obat itu rasanya pahit. Namun bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit,” cuit SBY.

Meski begitu, SBY menambahkan, jenis dan dosis obat itu mesti tepat agar dapat menyehatkan seseorang.

Menurut SBY, kritik memang bisa menyebabkan “sakit”. Namun, kritik ini bisa mencegah kesalahan juga, bila isinya benar dan penyampaiannya tak menggunakan kata-kata kasar. 

“Gula itu rasanya manis, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa mendatangkan penyakit,” tulis SBY.

Begitu juga dengan pujian. SBY menyebut, orang bisa gagal karena pujian yang berlebihan dan hanya untuk menyenangkan hati.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktik menyampaikan kritik dalam cara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Baca Juga: Pelapor Novel Baswedan: Ini Bukan Kritik, Ini Provokasi

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan itu karena membaca laporan Ombudsman yang menyebut pelayanan publik pemerintah masih perlu perbaikan.

Namun, setelah itu warganet ramai-ramai membicarakan soal ketakutan kriminalisasi dengan UU ITE. Warganet juga menyoroti keberadaan buzzer. Frasa UU ITE pun sempat masuk trending topic Twitter hari itu juga.

Ekonom senior Kwik Kian Gie sempat mencuit pula soal ketakutan mengemukakan pendapat. Ia mengaku takut mengemukakan pendapat karena keberadaan buzzer yang menyerang secara bergerombol dan membongkar masalah pribadi.

Baca Juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Warganet Sindir Soal UU ITE

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengemukakan kecemasan yang sama.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata Jusuf Kalla, Jumat (12/2/2021)