Situs Porno Muncul di Buku SMA, DPR Buka Suara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kemendikbud untuk meningkatkan pengawasan mengenai aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah.

"Kemendikbud itu punya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang harusnya mengawasi aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah termasuk buku ajar," kata Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/2/2021).

Huda menyarankan agar sistem informasi perbukuan itu dimaksimalkan. Sehingga, tidak ada lagi kontroversi terkait muatan link porno dalam buku pelajaran sekolah.

"Harusnya hal itu dimaksimalkan sehingga buku-buku ajar yang beredar di sekolah tidak lagi memuat hal-hal kontroversial."

"Seperti masuknya link porno yang bisa memberikan dampak negatif kepada peserta didik," kata Huda.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Setelah menerima adanya laporan ini, mereka meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menarik buku tersebut dari peredaran.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim juga meminta, agar Mendikbud berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir situs bermuatan konten pornografi tersebut.

"Sebab, hingga rilis pernyataan resmi ini dibuat, situs tersebut masih eksis dan belum diblokir," kata Satriawan dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021).

Adapun, informasi awal mengenai keberadaan buku tersebut semula beredar di Jawa Barat.

Dari informasi yang ia peroleh, buku tersebut membahas topik mengenai, "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Naga".

Tetapi, dalam narasinya justru memberikan tautan situs yang berisi konten pornografi.

Kondisi itu, menurut Satriawan, berbahaya bagi peserta didik dan guru apabila justru sampai membuka situs tersebut.

"P2G khawatir jika buku ini masih beredar dan terus digunakan siswa lalu dibuka, maka secara langsung para siswa dan guru telah membuka situs porno,"