Hari Pers Nasional, Seskab: Pemerintah Butuh Kritik Terbuka, Pedas, dan Keras

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Pemerintah membutuhkan kritik terbuka, pedas, dan keras untuk pembangunan yang terarah dan lebih benar. Hal ini sejalan dengan kebebasan pers yang harus dijaga sesuai amanat Undang-undang No 40 Tahun 1999.

“Bagi Pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga. Bagi Pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan Pemerintah. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah Pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” ujarnya Pramono Anung dalam pernyataan menyambut Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Selasa (9/2/2021).

Baca Juga: Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Warganet Sindir Soal UU ITE

Dalam momen peringatan HPN 2021 ini, Pramono mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam melaksanakan tugasnya.

“Kepada insan pers, saya secara khusus ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di atas segalanya, serta melakukan pendidikan/edukasi kepada bangsa ini,” ujar Seskab.

Baca Juga: Viral Video Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar Lagi Tinggi, Penyebar Dijerat UU ITE

Tak hanya itu, Pramono juga berharap pers akan tetap menjadi pengontrol utama dalam setiap upaya bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan. Pramono meyakini dengan adanya fungsi kontrol dari pers, Pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam mengisi ruang-ruang demokrasi.

“Sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang sedang membangun, sebagai bangsa yang diperkirakan akan menjadi salah satu (dari) lima kekuatan ekonomi dunia, maka pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa ini,” tuturnya.

Baca Juga: Bareskrim Polri Tetapkan Ustaz Maaher Tersangka UU ITE

Lebih lanjut, Pramono berpesan agar kebebasan pers bisa diterapkan dengan benar. Apalagi saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada maraknya hoaks yang beredar terutama di media sosial.

“Perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif,” ujarnya.