Soal Kudeta, Demokrat Ungkit Kasus KLB Pengambilalihan PDI dari Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat mengungkit kisah lama pengambilalihan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) semasa dipimpin Megawati Soekarnoputri dengan pola kudeta yang akan terjadi dengan partainya.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan hal tersebut dalam pernyataannya secara visual, saat merespons sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membalas surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, alasan Presiden Jokowi tidak membalas surat AHY adalah hal tersebut merupakan masalah internal partai.

"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini."

"Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," tutur Riefky dalam pernyataan yang diterima KompasTV, Jumat (5/2/2021).

KLB tersebut, lanjut Riefky, juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dengan Suryadi saat itu.

Baca Juga: Demokrat: Moeldoko Terlibat Aktif Kudeta PD, Jadi Bukan Masalah Internal

"Tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," simpul Riefky.

Menurutnya, banyak preseden di masa lampau, yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika
partai-partai politik di Indonesia. Termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di
tubuh partai politik yang melibatkan tangan-tangan pemerintah.

Riefky tidak menginginkan preseden politik itu terjadi terhadap Partai Demokrat.

Karena jika itu terjadi, nasib Partai Demokrat juga akan malang, karena akan terjadi 2 kepengurusan, 2
ketua umum. Kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara.

"Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang," tukasnya.

Kisah KLB PDI di Medan yang Berujung Kerusuhan 27 Juli

Kisah yang dicontohkan Riefky memang pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Hal itu terjadi di masa Orde Baru. Masa di mana Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di PDI untuk periode 1993-1998 saat itu terus diserang intrik-intrik internal partai.

Sudah menjadi rahasia umum, terpilihnya Megawati menjadi Ketua Umum PDI tidak disenangi oleh pemerintah saat itu.

Hingga pada tahun 1996, Suryadi bersama para sejawatnya di PDI menggalang penyelenggaraan kongres.

Baca Juga: Moeldoko: Aku Ngopi-ngopi Kenapa Ada yang Grogi?

Kongres Luar Biasa PDI itu diselenggarakan di Asrama Haji Pangkalan Mashur, Medan, pada 22-23 Juni 1996. Kongres ini dalam sejarah dikenal KLB PDI Medan.

Dalam KLB itu Suryadi terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Sementara Megawati masih menjadi ketua umum yang sah.

Dengan terpilihnya Suryadi, maka terjadi dualisme kepemimpinan di PDI. Namun pemerintah lebih mengakui kepemimpinan PDI versi Suryadi.

Dualisme ini pun memuncak dengan pengambilalihan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Kantor DPP PDI saat itu masih diduduki secara sah oleh kepengurusan versi Megawati.

Massa PDI Suryadi yang ternyata didukung oleh pemerintah saat itu. Dengan bantuan aparat dari kepolisian dan TNI, massa menyerbu dan mencoba mengambilalih kantor DPP.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Baca Juga: Surat AHY Tak Berbalas, Demokrat: Itu Hak Presiden Jokowi, tapi Meninggalkan Teka-teki

Penyerbuan yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 ini berujung kerusuhan. Kisah kelam ini dikenal dengan nama Kerusuhan 27 Juli, disingkat Kudatuli.

Hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa kelam Kudatuli mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan.

Saat itu Polda Metro Jaya dipimpin oleh Mayjen Hamami Nata, dan Kodam Jaya di bawah komando Mayjen Sutiyono. Juga terdapat nama di seputaran kisah Kudatuli, yakni Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Kasdam Jaya.