Pengamat Politik: Soal Kasus Bupati Sabu Raijua Partai Politik Mestinya Ikut Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kasus Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki paspor Warga Negara Amerika Serikat menjadi sorotan lantaran baru pertama kali terjadi di ajang pemilihan umum.

Belakangan KPU, Bawaslu serta Dukcapil Kemendagri saling lempar argumen soal status Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai kasus ini bisa cegah jika partai politik cermat memilih calon yang akan diusung.

Baca Juga: Terkuak!! Ini Alasan Bupati Terpilih Sabu Raijua Punya Paspor Amerika

Menurut Hendri partai politik harusnya menjadi filter pertama dalam menyaring kualitas dan integritas seorang calon kepala daerah.

Partai politik juga harus ikut bertangung jawab supaya kasus yang sama tidak berulang di Pilkada 2024 mendatang.

“Hari ini bupati lolos, besok-besok bisa saja gubernur yang lolos,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (5/1/2021).

Hendri menambahkan sebenarnya Indonesia pernah memiliki kasus serupa. Yakni saat Persiden Joko Widodo menunjuk Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.

Baca Juga: Soal Kasus Bupati Sabu Raijua, Mantan Ketua MK: WNA Mutlak Tidak Bisa Jadi Pejabat

Tak lama Arcandra Tahar diberhentikan secara hormat dari posisi menteri karena memiliki dua kewarganegaraan.

Seharusnya kasus tersebut menjadi pembelajaran seluruh elemen, termasuk partai politik, lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilu.

“Jadi semua pihak harus bertangung jawab. Toh kita punya sejarah menteri lolos padahal WNA. Harus dibenahi, jangan sampai sistem kependudukan kita ini membuat kita terperangah, terpesona karena banyak hal-hal yang mengemaskan dan mengagetkan ada WNA jadi pejabat di Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Tepi Indonesia: Orient Riwu Kore Harus Dilantik Jadi Bupati Terpilih Sabu Raijua

Lebih jauh Hendri menilai aparat hukum juga ikut meneliti Kasus Bupati Sabu Raijua ini. Semisal menelusuri dugaan soal suap kepada penyelenggara negara agar bisa meloloskan cakada yang bermasalah.